LHOKSEUMAWE DPRK Aceh Utara menggelar pertemuan tertutup dengan Bupati Muhammad Thaib (Cek Mad) dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf (Sidom Peng) di ruang rapat paripurna dewan, 25 Juli 2017, sore.
Pertemuan tertutup itu digelar usai rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Utara tentang penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati periode 2012-2017. Dalam rapat tertutup dewan bersama bupati dan wabup, hanya Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdullah Hasbullah sebagai tuan rumah yang berada di ruangan tersebut, sedangkan para pejabat eselon II lainnya diminta keluar.
Informasi diperoleh portalsatu.com, dalam rapat tertutup itu, para anggota dewan bersama dua wakil ketua DPRK yang hadir menyampaikan berbagai persoalan kepada bupati. Di antaranya, soal hubungan komunikasi kurang harmonis antara Bupati Cek Mad dan DPRK, sebagian kepala dinas (kadis) terkesan hanya sebagai pelayan bupati, bukan bekerja untuk rakyat. Dalam rapat tersebut, ada pula usulan anggota dewan agar Pemerintah Aceh Utara membuat e-RumahDuafa dan e-Kesehatan.
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara H. Abdul Muthaleb kepada portalsatu.com, Rabu, 26 Juli 2017, membenarkan pihaknya turut membahas persoalan hubungan komunikasi dengan bupati. Dalam lima tahun lalu agak renggang hubungan eksekutif dan legislatif, sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang tidak maksimal. Sekarang periode baru, Cek Mad bersama Fauzi Yusuf kiban cara beugot agar ada perubahan yang lebih baik bagi Aceh Utara, ujarnya.
Abdul Muthaleb alias Taliban mencontohkan, akibat tidak ada tanggapan apapun dari eksekutif atas rekomendasi DPRK tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) tahun 2015 lalu, kini proses uji kelayakan dan kepatutan calon Dirut PDBU oleh dewan menjadi mandek. Bupati harus segera duduk dengan pimpinan fraksi-fraksi DPRK membicarakan permasalahan ini, kata Wakil Ketua DPRK dari Partai Aceh ini.
Kerja untuk bupati
Dalam pertemuan itu, anggota DPRK Zulfadhli A. Taleb meminta Bupati Cek Mad segera mengevaluasi kinerja para Kadis jika ingin membangun Aceh Utara lebih maju. Karena selama ini terkesan banyak kepala dinas bekerja hanya untuk bupati, bukan untuk masyarakat. Yang penting agar bupati senang. Asai bupati seunang kabeh pekara. Han jeut lage nyan le, katanya.
Periode baru ini harus lebih kepada kerja nyata untuk masyarakat jika ingin memajukan Aceh Utara. Jadi, ini masukan untuk bupati. Dan, dalam silaturahmi itu, bupati mengakui ada dinas seperti itu, sehingga ke depan akan dievaluasi agar lebih baik, ujar Zulfadhli kepada portalsatu.com.
Taliban menyatakan mendukung masukan tersebut. Sebab, kata dia, kinerja sebagian kadis terkesan seperti pepatah Aceh, mate kon lakoe rugoe kon atra. Kata dia, kinerja kadis perlu dievaluasi, sebab selama ini usulan-usulan dinas ada yang terkesan copy paste dari tahun sebelumnya. Tidak ada inovasi, tidak kreatif untuk menggali potensi dari sumber-sumber baru agar PAD meningkat. Kadis itu jangan hanya menghabiskan anggaran yang sudah ada, tapi harus proaktif, 'jemput bola', dan terus kerja keras, katanya.
Menurut Taliban, dalam pertemuan tersebut, bupati berharap dewan terus mengawasi kinerja dinas-dinas agar ke depan jangan ada lagi program yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Bupati ingin dewan harus lebih memfilter program dan kegiatan yang diusulkan dinasi-dinas setiap tahun anggaran, karena bupati komit periode ini akan lebih baik. Tentu kita harapkan itu betul-betul dibuktikan, jangan hanya manis di mulut saja, ujar Taliban.
e-RumahDuafa
Masih dalam pertemuan tersebut, Zulfadhli A. Taleb turut menyampaikan persoalan terkait masih banyaknya kaum duafa yang belum memiliki rumah layak huni, sementara pemerintah terkesan bersikap biasa saja. Ia mencontohkan, selama ini lebih cepat gerak langkah pihak LSM menemukan kaum duafa yang kondisinya sangat memprihatinkan di pedalaman Aceh Utara. Pihak LSM, kata dia, dalam waktu singkat berhasil menggalang dana untuk membangun rumah yang layak guna ditempati kaum duafa tersebut.
Menurut Zulfadhli, sebagian bantuan rumah untuk warga duafa yang direalisasikan pemerintah selama ini tidak berdasarkan skala prioritas, juga diduga tak tepat sasaran, termasuk indikasi adanya permainan calo. Untuk itu, anggota DPRK dari PPP ini mengusulkan agar Pemerintah Aceh Utara membuat e-RumahDuafa.
Dengan dibuat aplikasi Elektronik Rumah Duafa Aceh Utara yang tentunya mampu dirancang oleh SDM bidang IT di Unimal maupun kampus lainnya di Aceh Utara dan Lhokseumawe, semua orang kemudian hanya dengan menggunakan telepon pintar bisa mengakses data yang ditampilkan, lalu memberikan tanggapan atau kritik dan saran, bahkan ikut mengontrol. Sehingga hasilnya akan lebih terarah, tersaring yang betul-betul layak, dan mencegah calo bermain, kata Zulfadhli.
Zulfadhli mencontohkan, saat diakses data Kecamatan A, di desa B tampil data yang diserahkan aparat desa kepada dinas terkait, ada tujuh warga duafa yang rumahnya tidak layak, lengkap dengan identitas dan gambarnya, termasuk foto kondisi rumah. Tujuh warga duafa itu direncanakan untuk diprioritaskan pembangunan rumah yang layak dalam lima tahun, 2017-2022. Warga desa itu atau publik kemudian memberikan komentar tentang data tersebut.
Misalnya, disampaikan ada warga duafa di desa itu yang kondisi rumahnya lebih menyedihkan dan hidupnya jauh lebih miskin dari tujuh kaum duafa tadi. Atau ada warga yang meng-upload gambar rumah duafa lainnya di desa itu yang tidak termasuk dalam data tujuh warga duafa tadi, dan ternyata kondisinya jauh lebih memprihatinkan, ujarnya.
Zulfadhli melanjutkan, dinas terkait kemudian menurunkan tim verifikasi ke lapangan, dan menyampaikan hasilnya kepada publik melalui e-RumahDuafa. Termasuk meng-upload gambar tim dinas yang melakukan verifikasi data lapangan. Secara transparan, dinas terkait kemudian mengumumkan kepada publik. Misalnya, hasil verifikasi, dari enam warga duafa di Desa B itu yang memenuhi kriteria, patut diprioritaskan dibangun dua rumah dengan anggaran tahun 2018. Sisanya tahun berikutnya. Begitu juga dengan desa-desa lainnya. Proses ini terus ditampilkan melalui e-RumahDuafa, katanya.
Menurut anggota dewan ini, Pemerintah Aceh Utara dapat menggerakkan sebagian PNS termasuk tenaga honorer yang sudah ada untuk ditugaskan sebagai tim verifikasi ke lapangan, sehingga tak perlu merekrut pegawai baru. Saya yakin, di lingkungan Pemerintah Aceh Utara banyak pegawai termasuk honorer yang tidak tahu harus bekerja apa di kantor, karena jumlah mereka di dinas-dinas tertentu tidak sebanding dengan beban kerja. Merekalah yang digerakkan ke lapangan, diberikan tunjangan yang memang telah dialoikasikan setiap tahun dalam APBK, ujar Zulfadhli.
e-Kesehatan
Zulfadhli mengatakan, Pemerintah Aceh Utara juga harus membuat e-Kesehatan agar warga yang ingin berobat atau memeriksa kesehatannya di RSUD Cut Meutia, termasuk Puskesmas-Puskesmas, tidak perlu datang pagi pulang sore. Apalagi, kata dia, biasanya satu warga yang sakit harus diantar oleh seorang warga lainnya jika menggunakan sepeda motor ke rumah sakit atau Puskesmas.
Menurut Zulfadhli, bagi warga yang mengantar orang sakit itu, tentu banyak waktunya terbuang dalam sehari karena harus ikut menunggu antrean di rumah sakit. Dengan e-Kesehatan, barangkali cukup satu-dua jam saja, mulai berangkat sampai kembali ke rumah untuk warga yang tidak membutuhkan rawat inap, karena tidak perlu mengantre berjam-jam di rumah sakit, katanya.
Warga cukup membuka e-Kesehatan, memilih dokter sesuai keluhan penyakit, dan tinggal klik nomor antrean. Misalnya, nomor antrean 15, jadwal pemeriksaan sudah ditentukan pukul 11.30 WIB, maka dia tidak perlu datang pukul 08.00 WIB, tapi berangkat dari rumah pukul 10.00 atau 10.30 WIB, ujar Zulfadhli.
Zulfadhli menambahkan, dengan e-Kesehatan itu, dokter yang bertugas di rumah sakit juga tak dapat main-main. Misalnya, dokter tertentu masuk kantor pukul 09.30 WIB, dan pulang lebih cepat dari yang seharusnya untuk melayani pasien di tempat prakteknya. Tidak bisa seperti itu, karena semua sudah terjadwal, dan identitas termasuk gambarnya terpampang di e-Kesehatan itu, kata politisi yang usianya tergolong masih cukup muda ini.
Politisi yang sudah dua periode menjadi anggota DPRK Aceh Utara ini menyebutkan, pemerintah setempat harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal dalam mengelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Karena itu, menjadi leader harus memiliki ide-ide yang cemerlang, berpikir ke depan, dan melahirkan terobosan-terobosan baru untuk memajukan daerah, ujar Zulfadhli.[](idg)