LHOKSEUMAWE – Pemerintah dan DPR Aceh diminta segera mengesahkan APBA tahun 2018. Pasalnya, keterlambatan pengesahan anggaran berdampak sangat besar bagi masyarakat dan daerah ini.

“Pertama, perputaran ekonomi di Aceh menjadi sangat lemah. Dampaknya adalah menurunnya daya beli, menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Aceh, Tgk. Amri M. Ali menjawab portalsatu.com/ usai pelantikan Pengurus Harian DPC PPP Aceh Utara masa bakti 2017-2022, dan pembukaan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) VI, di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Selasa, 30 Januari 2018.

“Kedua, bila pemerintah, eksekutif dan legislatif melakukan hal yang seperti ini dan dianggap sudah biasa, maka ini adalah perbuatan yang melazimkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dan bayangkan kalau pemerintah, dengan sengaja dan menganggap sepele pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan, apa jadinya daerah ini,” ujar Tgk. Amri.

Tgk. Amri melanjutkan, kalau pengesahan APBA 2018 terus berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan DPR Aceh akan semakin menurun.

Menurut Tgk. Amri, persoalan lainnya, Aceh akan menghadapi agenda politik Pemilu Legislatif 2019. “Pertama, pembentukan institusi penyelenggara pemilu, kemudian menyiapkan berbagai perangkat aturan, dan itu kan membutuhkan anggaran dari daerah. Dan bayangkan kalau APBA belum disahkan sampai hari ini,” katanya.

“Sementara kita dikejar oleh deadline waktu harus menyiapkan itu semua. Apakah kemudian mampu dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau pun mampu, ya, sangat terburu-buru, sangat rentan dengan kelemahan dan kekurangan,” ujar Tgk. Amri.

Ditanya tanggapannya, apakah sebaiknya APBA 2018 dipergubkan (keputusan sepihak gubernur) atau tetap disahkan dengan qanun (kesepakatan dua pihak: Gubernur dan DPR Aceh?) “Saya tidak berada pada kapasitas itu, apakah itu tetap diqanunkan atau dipergubkan, itu menjadi kewenangan gubernur, legislatif dan Kemendagri. Tetapi kita berharap yang terbaiklah buat rakyat dan daerah ini. Itu saja,” kata Tgk. Amri.[](idg)