BANDA ACEH – Beberapa hari ini rakyat Aceh kembali dihebohkan dengan beredarnya selebaran print out Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBA 2017.
Dalam salinan itu tertulis ada beberapa program yang dianggap tidak menyelesaikan permasalahan rakyat Aceh saat ini. Di antaranya, panjar pembelian 6 pesawat Rp10 miliar, Tsunami Cup Rp11 miliar, Sabang Sail Rp9,7 miliar, pengadaan mobil di Jakarta–salah satunya dikabarkan untuk wagub–Rp3 miliar, penambahan penunjang untuk Setda Aceh Rp5 miliar, dan tunjangan fasilitas anggota DPRA Rp25 miliar.
Menanggapi hal itu, Tuanku Muhammad, Ketua Umum PW KAMMI Aceh menyebutkan, eksekutif dan legislatif kembali melukai hati rakyat Aceh terutama warga fakir-miskin. Dari program-program yang diusulkan, hanya beberapa program yang dianggap tepat dan menjadi kebutuhan masyarakat Aceh saat ini. Di antaranya, kekurangan dana beasiswa anak yatim Rp62 miliar, beasiswa S1-S3 Rp8 miliar, honorarium guru honorer Rp31 miliar, lapangan olahraga bagi SMA/SMK Rp35 miliar, sarana dan prasarana dayah Rp6 miliar, dan pelatihan bagi pencari kerja Rp1 miliar.
“Seharusnya Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang masih baru ini bisa lebih memprioritaskan program-program yang menyentuh masyarakat banyak. Bukan hanya segelintir saja yang bisa menikmatinya. Kita sepakat jika Aceh harus hebat, tapi saya rasa untuk awal pemerintahan ini tidak seharusnya juga diawali dengan program-program yang terkesan menghambur-hamburkan uang dan tidak tepat sasaran,” ujar Tuanku, Jumat, 22 September 2017.
Di samping eksekutif, kata Tuanku Muhammad, legislatif juga di akhir masa jabatannya jangan melulu meminta penambahan tunjangan fasilitas bagi anggota dewan yang mencapai Rp25 miliar. Seharusnya legislatif bisa lebih mengutamakan penyelesaian tugas-tugasnya sebagai anggota dewan yang dirasa masih sangat kurang.
“Kerja belum ada apa-apanya sudah minta lagi tunjangan fasilitas ditambahkan,” cetus Tuanku.
Tuanku mengharapkan agar eksekutif dan legislatif Aceh bisa lebih peka terhadap kebutuhan rakyat Aceh saat ini dalam menyusun setiap program-program menggunakan APBA. Kata dia, harus lebih jeli dan tepat dalam memplotkan berapa jumlah dana untuk setiap programnya.
Menurut dia, Aceh saat ini memang sedang banyak dana, tapi bukan berarti dana itu bisa dihambur-hamburkan. Apalagi dana Otsus Aceh tahun 2027 ini akan segera berakhir, sedangkan Aceh masih jauh dari kata sejahtera terbukti dari masih banyaknya fakir-miskin dan pengangguran di Aceh saat ini.
“Bek sampek wate hana peng le lampoh jeurat payah ta peugala (jangan sampai waktu tidak ada uang lagi kebun dan kuburan harus digadaikan),” kata Tuanku.[]