BANDA ACEH – Bidang Kajian Strategis dan Advokasi (Kastrad) Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menyelenggarakan diskusi publik di Banda Aceh pada Sabtu, 7 November 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam membahas berbagai persoalan kebijakan publik serta mendorong lahirnya rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Sardiman Dani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang intelektual bagi mahasiswa untuk meningkatkan kepekaan terhadap persoalan masyarakat serta mendorong lahirnya pemikiran kritis dan gagasan yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Ketua Divisi Kastrad Himapan, Gebri Rahmatillah, menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Panorama Diskusi Akar Rumput yang sebelumnya telah dilaksanakan. Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menghimpun berbagai perspektif dan gagasan kritis terkait kebijakan pascabencana, yang kemudian dirumuskan ke dalam sebuah policy brief sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh.
Ketua Himapan FISIP USK, Salman Alfarisy, menekankan pentingnya organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan intelektualitas dan kepedulian terhadap persoalan publik serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan berkontribusi dalam isu pemerintahan.
Sementara itu, Muhammad Kamal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry menyoroti pentingnya kolaborasi dan diskusi lintas kampus sebagai upaya memperluas wawasan serta meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu sosial dan kebijakan publik.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni, S.IP., M.A., turut menyampaikan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengkaji persoalan pemerintahan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan diharapkan tidak hanya memahami teori melalui proses perkuliahan, tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui diskusi dan kajian, mahasiswa diharapkan dapat membangun kemampuan analisis serta memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
Ustaz Enzus Tinianus, S.H., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan, memberikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa dalam menyelenggarakan diskusi publik. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Enzus Tinianus juga secara simbolis membuka Diskusi Publik Kastrad Himapan FISIP USK sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan.
Diskusi dipandu oleh moderator, Arif Abdillah, S.IP., yang mengarahkan jalannya pembahasan serta membuka ruang interaksi antara narasumber dan peserta. Diskusi berlangsung selama 90 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit.
Dalam sesi tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta pandangan kritis terhadap berbagai isu yang menjadi pembahasan.
Diskusi publik ini menghadirkan empat narasumber yang memiliki latar belakang keahlian dan kelembagaan berbeda. Narasumber pertama, Perencana Ahli Utama Bappeda, Dr. H. T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., yang menghadirkan perspektif mengenai perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah.
Narasumber kedua, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Ir. Mohammad Iqbal Bharata, S.T., M.T., yang memberikan perspektif mengenai tata ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari proses pembangunan daerah.
Narasumber ketiga, Manajer Advokasi dan Mitigasi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), J. Hanim Bangun, menghadirkan perspektif masyarakat sipil, khususnya berkaitan dengan advokasi dan mitigasi dalam isu lingkungan hidup.
Narasumber keempat, Alfi Rahman, S.I.Kom., M.Si., MHC., Ph.D., selaku akademisi USK, turut memberikan perspektif akademis dalam pembahasan kebijakan pascabencana. Ia merupakan dosen senior FISIP USK sekaligus Direktur Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya (PRISB) serta peneliti pada Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) USK.
Dengan latar belakang keilmuan di bidang kajian kebencanaan, komunikasi risiko, dan ketangguhan masyarakat, beliau menghadirkan perspektif mengenai pentingnya pendekatan berbasis pengetahuan, pengalaman masyarakat, serta penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi dan memulihkan diri dari bencana.
Kehadiran keempat narasumber tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk memahami persoalan kebijakan publik melalui berbagai perspektif, mulai dari perencanaan pembangunan, tata ruang dan infrastruktur, advokasi lingkungan, hingga kajian akademis mengenai kebencanaan dan ketangguhan masyarakat.
Perbedaan latar belakang keahlian tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan serta membuka pemahaman yang lebih luas mengenai tantangan pembangunan dan perumusan kebijakan pascabencana di Aceh.
Tidak hanya berhenti pada forum pertukaran gagasan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Policy Brief kepada Pemerintah Aceh oleh Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Himapan FISIP USK. Penyerahan policy brief dalam kegiatan diskusi publik ini merupakan bentuk konkret dari upaya Kastrad Himapan dalam mengawal isu kebijakan publik.
Melalui langkah ini, Kastrad Himapan berharap hasil kajian dan gagasan mahasiswa tidak hanya berhenti pada ruang diskusi, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan pascabencana yang lebih responsif dan tepat sasaran.
Melalui penyerahan policy brief ini, Kastrad Himapan FISIP USK ingin menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki peran sebagai pengamat maupun pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam menawarkan gagasan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan kajian terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah dalam memperkuat budaya intelektual dan tradisi kritis di lingkungan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membangun ruang komunikasi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil sehingga gagasan yang lahir dari lingkungan kampus dapat turut berkontribusi dalam mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh.[]
