LHOKSUKON – Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi, mengatakan setiap tahun realisasi APBA berjalan lambat. Kondisi tersebut menjadi “PR” besar bagi para Kepala SKPA yang baru dilantik oleh Gubernur Aceh, agar mulai tahun ini realisasi anggaran jangan hanya dipacu pada pengujung tahun.
“Saya rasa para (Kepala) SKPA yang ditetapkan dan dilantik gubernur sudah tepat. Kita akan melihat bagaimana kinerja mereka nantinya, kita harap mereka bisa menjalankan semua program ‘Aceh Hebat’ yang telah digagas gubernur dan wakilnya, tentunya harus sesuai dengan harapan rakyat Aceh,” ujar Muslem Hamidi kepada portalsatu.com/, Minggu, 6 Mei 2018.
Baca: Inilah Nama-Nama Pejabat Eselon II Dilantik Gubernur Aceh
Menurut Muslem, Gubernur/Wagub Aceh dan jajarannya atau para Kepala SKPA yang baru, harus membuktikan komitmen secara nyata kepada publik soal tidak meminta fee proyek kepada rekanan. “Jika komitmen ini tidak bisa dijalankan, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Artinya, gubernur harus mengganti posisi mereka (Kepala SKPA) lagi,” katanya.
Selain itu, Muslem melanjutkan, kebiasaan buruk terkait realisasi APBA tahun-tahun sebelumnya yang sangat lambat di awal sampai pertengahan tahun, jangan sampai diulangi lagi oleh para Kepala SKPA yang baru. Oleh karena itu, kata dia, para pejabat Pemerintah Aceh harus taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat tentang tata kelola keuangan daerah.
“Daerah-daerah lain juga memakai aturan itu, tapi kenapa kita di Aceh tidak bisa. Artinya, ini masalahnya ada di daerah kita sendiri. Itulah yang harus diperbaiki ke depan, ini menjadi ‘PR’ besar bagi pejabat SKPA yang baru saja dilantik,” tegas Muslem.
Muslem juga menyarankan agar ke depan Gubernur/Wagub Aceh dan Kepala SKPA membuka komunikasi lebih baik dengan pihak legislatif di Aceh yang peranannya bisa dipakai dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, SKPA harus mempunyai program unggulan masing-masing yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Selain usulan program aspirasi yang disampaikan anggota DPRA, program gubernur dan wakil gubernur, para pejabat SKPA juga kita harapkan memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat Aceh. Kepekaan inilah yang nantinya kita harapkan bisa dijadikan dasar dalam memasukkan dan merealisasikan setiap program pembangunan ke depan, sehingga semua pembangunan tersebut sesuai yang diharapkan masyarakat,” ucap Muslem.[]
