BANDA ACEH – Rencana pemerintah untuk menggelar hukum cambuk secara tertutup memantik ragam komentar dari publik Aceh. Apalagi wacana tersebut dilakukan semata-mata untuk menjemput investasi ke daerah.
“Wacana tersebut perlu ditanggapi secara bijak dan harus ada pembuktian seberapa besar pengaruh mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dengan kondisi investasi di Aceh,” kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh, Danil Akbar Taqwaddin, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 13 Juli 2017.
Dia menyebutkan ada esensi yang harus dipahami dalam pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum. Salah satunya adalah untuk menimbulkan rasa jera dan malu kepada para pelaku maksiat. Selain itu, pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum juga menjadi pembelajaran bagi warga serta pelaku.
“Apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertutup, maka dengan otomatis esensinya pun menghilang, ujarnya.
Danil juga menyayangkan jika pelaksanaan hukuman cambuk dikorbankan hanya karena persoalan persepsi investor. Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan pemahaman kepada dunia luar, tentang nilai-nilai lokal yang dijunjung masyarakat Aceh dan korelasinya dengan pelaksanaan hukuman cambuk.
“Pemahaman ini alangkah cantiknya dibungkus dalam kemasan media yang menarik, bukan hanya dalam bahasa kita saja, tetapi juga bahasa yang dipahami oleh masyarakat internasional, terutama bahasa Inggris,” kata Danil.
Menurut Pemuda Muhammadiyah ini, faktor ketidaktahuan dan missinformasilah yang mempengaruhi persepsi masyarakat luar terhadap Aceh. Apalagi jika dilihat dengan kacamata negatif.
Di sisi lain, Danil meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan, keamanan, dan infrastruktur ekspor impor di Aceh. Hal ini menurutnya lebih penting daripada mengurus persoalan hukum cambuk.
“Perlu ada upaya untuk mendaulatkan listrik di Aceh dan lepas dari ketergantungan pasokan dari Sumatera Utara,” ujarnya.
Masalah lain yang perlu diselesaikan pemerintah adalah terkait keadilan pascakonflik, yang menurut Danil berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak signifikan terhadap persoalan keamanan. Hal terakhir adalah pembenahan infrasktruktur ekspor-impor yang ramah pelaku usaha.
“Ini perlu diupayakan, bukan hanya yang fisik saja, tetapi juga sistem kerjanya. Dalam konteks investasi di Aceh, persoalan persepsi terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum tampaknya bukanlah isu yang krusial, berbanding persoalan kelistrikan, keamanan, dan infrastruktur ekspor impor, kata Danil.[]