Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaNewsKata Plt Ketua...

Kata Plt Ketua DPRA dan Plt Gubernur Aceh Usai Rapat Soal KUA-PPAS 2019

BANDA ACEH – Badan Anggaran DPRA bersama Plt. Gubernur Aceh dan TAPA menggelar rapat tertutup membahas Kebijakan Umum APBA (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019, di Ruang Serbaguna DPR Aceh, Rabu, 28 November 2018, sore. Usai rapat tertutup itu, dilakukan penandatanganan KUA-PPAS 2019 senilai Rp17 triliun.

Pantauan portalsatu.com rapat di Ruang Serbaguna DPR Aceh itu dimulai pukul 15.00 WIB hingga menjelang Magrib, dihadiri Plt. Ketua DPRA, Sulaiman Abda, Banggar DPRA, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Usai penandatanganan KUA-PPAS 2019, Sulaiman Abda kepada wartawan mengatakan, Banggar DPRA bersama TAPA sudah melakukan tahapan-tahapan pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2019 sebagai cikal bakal RAPBA 2019.

“Tahapan pertama adalah kami telah membahas dengan Komisi-Komisi di DPRA bersama SKPA atau mitra kerja masing-masing. Komisi-Komisi melaporkan ke Ketua DPRA. Kita melihat kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil pembahasan, kemudian TAPA meng-input kembali (kegiatan-kegiatan) dan dilihat aturan-aturan atau mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

“Setelah di-input empat hari atau lima hari, maka akan dikembalikan kepada Banggar, pimpinan DPRA. Pimpinan DPRA membagi ke Banggar sore ini. Allhamdulillah, kita melihat bersama mengenai (pagu anggaran dalam) KUA PPAS 2019 mendatang sebanyak 17 T (triliun),” kata Sulaiman Abda.

Sementara Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, jadwal penandatanganan persetujuan terhadap RAPBA 2019 yang disepakati bersama DPRA tidak akan melewati tahun 2019. “Kalau komitmen dengan DPRA telah jauh-jauh hari, sesuai dengan pernyataan di media (penandatanganan RAPBA 2019) pada 30 November. Cuma ada kendala teknis, terutama input per kegiatannya (sehingga jadwal penandatanganan molor, red)”.

“Dengan diterbit Qanun Otsus (Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus) banyak anggaran yang harus digeser, beberapa kabupaten/kota. Yang jadi hambatan adalah teknis input-nya. Tapi telah saya sampaikan ke Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh/BPKA) agar lembur, hingga lima hari ke depan di-input-nya harus selesai,” ujar Nova.

Selain itu, kata Nova, ada peningkatan pagu KUA-PPAS 2019, dari Rp15 triliun lebih menjadi Rp17 triliun lebih. Penambahan itu, kata dia, termasuk untuk membayar insentif guru tingkat SMA Rp500 ribu/bulan selama 12 bulan, pengadaan mobiler sekolah karena adanya daerah yang mengalami bencana alam. Berikutnya, anggaran pengembangan syariat Islam, dan dana pembangunan rumah duafa 6000 unit.

Untuk diketahui, proses pembahasan anggaran Aceh tahun 2019 telah molor dari jadwal yang diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

Menurut Permendagri 38/2018, seharusnya KUA-PPAS 2019 sudah disepakati kepala daerah dan DPRD paling lambat minggu I-Agustus 2018. Selanjutnya, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda (Aceh: Rancangan Qanun) tentang APBD tahun 2019 paling lambat 30 November 2018.

Berikut Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019 menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2018:

– Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II bulan Juli 2018)

– Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (paling lambat minggu I bulan Agustus 2018)

– Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA  SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling lambat minggu II bulan Agustus 2018)

– Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD (paling lambat minggu I bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)

– Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, tepatnya 30 November 2018)

– Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

– Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur)

– Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling  lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

– Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)

– Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember (31 Desember)

– Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan).[]

Penulis: Khairul Anwar

Baca juga: