Senin, Juli 15, 2024

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa...

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues kembali menggelar bakti sosial (Baksos) dan...

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...
BerandaNewsKata Wakil Ketua...

Kata Wakil Ketua KIP Aceh Soal Abdullah Puteh Setelah Putusan MA

BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tharmizi, mengatakan, pihaknya masih berpegang kepada Peraturan KPU RI soal mantan narapidana korupsi yang maju sebagai calon anggota legislatif.

Baca juga: Putusan Mahkamah Agung: Mantan Napi Korupsi Boleh Maju Jadi Caleg 

Menurut Tharmizi, sejauh ini KIP Aceh maupun KPU RI belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membuat mantan narapidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif. Sehingga KIP Aceh sampai saat ini masih berpegang terhadap PKPU.

“Kalau putusan MA itu memang sudah jelas bahwa membatalkan pasal yang melarang itu (mantan napi korupsi jadi caleg). Intinya kami menunggu salinan putusan MA dan bagaimana nanti arahan selanjutnya dari KPU RI,” kata Tharmizi dihubungi portalsatu.com, Minggu, 16 September 2018, malam.

Ditanya soal pencalonan Abdullah Puteh sebagai anggota DPD RI asal Aceh pada Pemilu 2019, Tharmizi, jika sudah ada putusan Panwaslih Aceh, apalagi yang bersangkutan semuanya sudah lengkap maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kata dia, hal itu kewenangannya di tingkat KPU RI yang menentukan.

“Karena untuk calon anggota DPD RI memang KPU RI yang menentukan, kita (KIP) hanya bersifat verifikasi. Setelah diverifikasi beliau (Abdullah Puteh) kan sudah memenuhi syarat (MS), maka untuk selanjutnya KPU yang menentukannya,” ujar Tharmizi.

Seperti diketahui, Abdullah Puteh sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. KIP Aceh mencoret nama Abdullah Puteh dari daftar bakal calon anggota DPD lantaran Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 melarang mantan terpidana korupsi menjadi bacaleg.

Namun, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh kemudian memutuskan mengabulkan permohonan Abdullah Puteh untuk diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. Putusan itu dibacakan dalam sidang ajudikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilu antara bakal calon anggota DPD RI, Abdullah Puteh selaku pemohon dan KIP Aceh sebagai termohon, di Kantor Panwaslih Aceh, Kamis, 9 Agustus 2018.[]

Baca juga: