BerandaNewsKekerasan Terhadap Perempuan di Negeri Syariat, Oleh Siapa?

Kekerasan Terhadap Perempuan di Negeri Syariat, Oleh Siapa?

Populer

BANDA ACEH – Tulisan Saiful Mahdi, Ph.D., berjudul “Muda, Menganggur, Miskin: Aspek Demografi dan Sosial-Ekonomi Kekerasan Pasca-Konflik Aceh” menjadi bagian dari “Aceh 2018: Makin Gelap dan Sempit?”, Catatan Akhir Tahun 2018 “Poros Darussalam”.

Ketua pendiri jurusan Statistika FMIPA Unsyiah itu menyebutkan, berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh tahun 2018 masih sangat tinggi. Di semester pertama 2018 (Januari s.d Juli) saja tercatat 825 kasus, sudah hampir setengah dari 1.791 kasus yang tercatat pada 2017. Pihak P2TP2A mempredikasi “angka kekerasan tahun ini [tahun 2018] akan semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan modus bentuk-bentuk kekerasan yang semakin memiriskan”.

Saiful Mahdi menilai, buruknya nasib perempuan dan anak di Aceh mengingatkan dirinya pada masa jahiliyah, masa sebelum Islam. Masa dimana anak perempuan tidak diinginkan, bahkan ada yang dibunuh hidup-hidup setelah kelahirannya. “Tapi mengapa ini justru terjadi di tengah-tengah berlakunya Syariat Islam secara formal di Aceh?” tanya peneliti pada Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Unsyiah ini.

Dia memilih masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai basis argumen untuk melihat masalah di Aceh. “Pertama, karena sejak kecil sebagai Muslim saya selalu diajarkan tentang sejarah kedatangan Islam yang “memerdekakan (anak) perempuan” dari peradaban jahiliyah sebelum Islam. Jadi, bagi saya kemerdekaan perempuan adalah bagian dari iman Islam saya. Kedua, karena saya percaya, peradaban sebuah bangsa bisa dilihat dari perlakuannya pada “kaum marginal” untuk tidak menyebut “kaum lemah”. Tepatnya, kaum yang tidak berdaya, terpinggirkan, atau dengan mudah tidak diberdayakan. Bayi dan anak-anak tak bisa melawan ketidakadilan. Konstruk sosial seringkali melemahkan perempuan. Hanya bangsa beradab dan maju yang bisa memberi keadilan kepada setiap warganya, termasuk mereka yang minoritas, difabel, dan yang berkebutuhan khusus lainnya. Ujian pelayanan publik paling tinggi adalah seperti ujian kasih sayang paling berat: menyanyangi dan memperlakukan mereka yang berkebutuhan khusus sama dengan warga negara lainnya”.

“Singkatnya, siapa bangsa paling hina? Yang tak beradab? Yang jahiliyah? Mereka yang menganiaya anak dan perempuan!” tegas Saiful Mahdi.

Dalam alinea lainnya, Saiful Mahdi menyebutkan, model-model sosial-ekonomi baru menunjukkan eratnya hubungan antara demografi dan kekerasan. Struktur umur penduduk adalah salah satu determinan penting pada banyak masalah sosial dan ekonomi. Pengangguran pada kelompok usia poroduktif, misalnya, secara empiris punya kaitan dengan prilaku kekerasan—dalam perang, pascakonflik, konflik sumber daya alam (SDA), termasuk konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kaitan ini, walaupun tidak sederhana dan otomatis, semakin penting penting untuk dikaji. Karena itu makin banyak perhatian terhadap struktur umur demografis dalam kaitannya dengan kekerasan, terutama di negara sedang berkembang (Cramer, 2010).

Saiful Mahdi menilai Aceh sedang dan menuju pada keadaan yang mengkhawatirkan dengan bertambahnya kelompok usia muda dalam struktur penduduknya, lapangan kerja yang masih terbatas, kemiskinan yang masih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

“Potensi kekerasan karena alasan sosial-ekonomi tersebut makin besar dalam konteks Aceh pascakonflik. Harapan terhadap “peace dividend” atau “manfaat/keuntungan damai” terlalu besar dibandingkan dengan kenyataan yang tidak begitu menjanjikan. Bukan hanya mereka yang terlibat konflik yang berharap pada keadaan yang lebih baik, tetapi juga mereka yang tidak terlibat konflik secara langsung,” tulis Master statistika lulusan Vermont AS ini.

Doktor lulusan Universitas Cornel ini juga menilai, MoU Helsinki telah membawa “perdamaian negatif” di Aceh. Yaitu perdamaian tanpa kasus kekerasan bersenjata di ruang publik. “Namun kekerasan belum sirna di Aceh,” tulisnya. Kekerasan yang dimaksudnya terutama meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Saiful Mahdi, ini adalah indikasi domestifikasi kekerasan, yaitu “kekerasan yang dibawa pulang ke rumah”. Oleh siapa? Kemungkinan besar oleh para lelaki yang sudah terbiasa dengan perilaku kekerasan di masa konflik dan para lelaki yang “gagal” secara sosial-ekonomi. Patut diduga mereka “muda, miskin, dan menganggur”. Laki-laki muda, miskin, menganggur, dan berpendidikan rendah sangat rentan untuk berlaku kasar. “Sebaliknya, para perempuan yang muda, miskin, menganggur, dan berpendidikan rendah sangat rentan menjadi korban kekerasan,” jelasya.

Namun, menurut Saiful Mahdi, jika perempuannya berpendidikan, mereka bisa melindungi diri bahkan melawan. Jika cukup merdeka secara sosial-ekonomi, para perempuan bahkan bisa meminta fasak. Mahkamah Syar'iyah Aceh melaporkan angka perceraian yang makin tinggi itu semakin besar proporsinya adalah cerai karena permintaan pihak perempuan.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya