Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaNewsKemendagri Minta ASN...

Kemendagri Minta ASN yang Maju ke Pilkada Segera Mengundurkan Diri

JAKARTA — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang maju dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Ia mencatat, di beberapa daerah ada sejumlah pegawai eselon II yang ikut pilkada.

Oleh karena itu, Kemendagri mendorong ASN yang maju dalam pilkada segera mengundurkan diri secara tertulis. “Ketika PNS atau ASN maju, ada SOP-nya. Misal apa yang dia kerjakan selama ini pasti didelegasikan ke bawah. Jadi, otomatis akan ada istilah baik itu Plt., di lingkungan ASN sendiri ataupun Plh. Saya kira ada, untuk melaksanakan tugas. Itu menjadi SOP kaki di birokrasi,” kata Sumarsono dikutip dari kemendagri.go.id, Selasa, 9 Januari 2018.

Sumarsono menyebutkan, Kemendagri konsennya lebih kepada pelayanan publik. Jangan sampai pelayanan publik terganggu karena banyak ASN yang maju pilkada. Pelayanan harus berjalan seperti biasanya, sehingga ada standar operasional prosedur (SOP), jika ada ASN yang maju dalam pemilihan.

Menurut Sumarsono, Kemendagri mendorong ASN yang maju dalam pilkada segera mengundurkan diri secara tertulis supaya ada kejelasan. Kalau mundur, setidaknya posisi yang ditinggalkan bisa diisi dengan pejabat tetap agar tidak mengambang.

“Jadi pada saat dia deklarasi mengundurkan diri, otomatis langsung ditunjuk tugas, ketika sudah fix mundur didefinitifkan, tidak Plt-nya tapi pejabat definitifkan. Pelayanan publik tidak akan terbengkalai atau terganggu dari ASN yang maju menjadi kepala daerah,” ujarnya.

Sumarsono menambahkan, soal kapan waktunya ASN yang maju pilkada mengundurkan, setelah penetapan calon. Sekarang yang harus dilakukan ASN yang maju pilkada adalah membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai aparatur negara. “Jadi penting ini, nanti hari H-nya pada saat ditetapkan sebagai calon,” kata dia.

Prosesnya, kata Sumarsono, bisa sebulan. Akan tetapi, yang lebih penting, adalah saat KPU menetapkan calon. Surat Keputusan pengunduran diri bukan di Kemendagri. Pemberhentian ASN yang maju pilkada dari Badan Kepegawaian Nasional.

“Tapi dengan cukup membuat pernyataan mau berhenti kemudian pada saat penetapan calon kita dapat keterangan dari Mendagri yang bersangkutan telah diberhentikan hanya administratif itu enggak masalah. Jadi tidak harus menunggu SK pemberhentian sebagai ASN dari BKN. Saya kira tidak harus. Saya kira nanti akan kita berikan keterangan tersebut kepada KPU dan Bawaslu, yang penting ada pernyataan telah kami terima pendaftarannya, registrasi telah mengundurkan diri,” katanya.[]

Baca juga: