BANDA ACEH – Anggaran berlimpah bukan jaminan rakyat tercerabut dari kemiskinan. Aceh tetap provinsi termiskin di Sumatera, dan urutan keenam di Indonesia, sebagaimana data dirilis BPS beberapa waktu lalu.
Terkait kondisi ini, portalsatu.com mencoba meminta komentar para akademisi dan pengamat. Salah satunya, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry, Reza Idria.
“Ada banyak faktor yang jadi penyebab kemiskinan, baik kultural maupun struktural. Dari kualitas hidup yang buruk, tidak sensitif terhadap bencana hingga buruknya pelayanan kesehatan,” ungkap Reza Idria, 8 Februari 2019.
Selain itu, kata Reza, ketimpangan distribusi ekonomi oleh pemerintahan yang korup. “Aceh tidak sepi dari faktor-faktor tersebut ketika kita ingin mengkaji kenapa provinsi ini tidak pernah keluar dari klasemen 3 besar daerah termiskin (di Sumatera) dalam satu dekade terakhir”.
“Daerah yang memiliki potensi alam yang kaya dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak besar sejatinya menjadi antipoda dari kemiskinan. Namun kenyataan Aceh memberi kita fakta sebaliknya,” jelas kandidat PhD Universitas Harvard USA Ini.
Menurut Reza, banyak ilmuwan sosial menggambarkan kondisi seperti yang dialami Aceh dengan istilah “natural resources curse” atau kutukan sumber daya alam, mengacu ke kondisi daerah-daerah di Asia dan Afrika yang memiliki kekayaan alam luar biasa namun masyarakatnya sengsara oleh kemiskinan dan perang. Akan tetapi tiap kawasan tersebut juga punya keunikan masalah tersendiri dan kadang menawarkan formula berbeda untuk keluar dari masalah.
“Kasus Aceh miskin menyita perhatian lebih karena anggaran pendapatan dan belanja daerah yang begitu besar. Ini tidak berbanding lurus dengan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemelaratan penduduknya. Korupsi, tentu saja. Bagi saya itu penyebab utama kemiskinan Aceh,” tegas Reza.
Namun, kata Reza, bagaimana perilaku koruptif itu, meskipun nyata menyumbang kemiskinan, bisa tetap berjalan sedemikian rupa masih satu pertanyaan besar. “Kemungkinan untuk menjawab ini dengan analisis makro sosial adalah dengan melihat kembali relasi kita, orang Aceh, dengan negara dan cara pandang kita terhadap institusi negara”.
“Dua hal yang menurut saya tidak mengalami improvisasi ke arah yang lebih positif meski kita sudah keluar dari zaman konflik. Orang Aceh, baik yang berstatus sebagai sipil–tidak terkecuali mereka yang menyandang status sebagai mantan pemberontak dan pernah menolak negara–maupun yang kemudian beralih status dalam jabatan negara masih melihat negara sebagai sumberdaya ekonomi. Dalam arti yang paling sederhana: sumber pemasukan,” ujar Reza.
Reza menilai cara pandang ini yang kemudian membikin sama tujuan. Banyak orang ketika berkompetisi dalam politik praktis ataupun membangun relasi dengan negara, baik sebagai kontraktor anggaran ataupun menggunakan status aparatur negara, tujuannya adalah menggerogoti potensi ekonomi dari institusi bernama negara itu.
“Tidak mengherankan kalau konsep dan definisi lapangan kerja bagi orang Aceh masih mengacu pada institusi dan fasilitas oleh negara: PNS dan lembaga-lembaga lain yang digaji oleh negara. Karena yang muncul kepermukaan PNS membuat kaya,” ungkap Reza Idria dengan nada prihatin.[]
