Oleh Taufik Sentana*
Ketika saya menuliskan 2019 di mesin pencari google, yang muncul adalah usulan pencarian berupa “2019 ganti presiden”, “2019 ganti istri” (iya kah?), dan “2019 ganti presiden mp3”.
Munculnya kalimat-kalimat di atas terjadi sangat mudah, begitu menurut kita. Padahal, semua ahli sepakat bahwa mesin pencari telah memetakan, meng-heading dan meranking setiap kata yang relevan dan identik dengan prinsip logaritma yang amat rumit (kata ini diadaptasi dari nama penemunya, al-Khawarizmi, ilmuan Muslim, lebih dari 8 abad lalu).
Munculnya usulan kalimat di atas dalam mesin pencari menandakan bahwa bilangan “2019” telah menduduki peringkat tertinggi di sistem database google yang dikaitkan dengan ganti presiden. Saya tidak tahu, apakah ingatan publik sama kuatnya dengan ingatan google. Yang pasti “2019” begitu melekat di sistem ingatan pemerintahan sekarang, amat melekat sehingga memunculkan sensasi “rasa takut” tersendiri.
Pemerintah tentu tidak mengakui ini, sikap “takutnya” hanya tampak dari bagaimana perlakuan yang diterima oleh mereka yang mendukung gerakan ganti presiden yang telah menjalar kemana-mana. Padahal, isu dua periode juga digalakkan dengan beragam tagar dan varian, kenapa yang menonjol justru ganti presiden?
Di bagian ini, teori klasik tentang berita negatif cenderung “dicintai” media sepertinya berlaku. Emosi massa pun lebih mudah tergali lewat berita yang “melawan arus”.
Berdasarkan perkiraan saya, awak media, agaknya tidak pernah takut dengan tagar ganti presiden 2019, karena akan terus layak diberitakan dan menimbulkan rumpun berita lainnya yang semacam, dari deklarasi, cenderamata dan penghadangan dengan alasan mengganggu ketertiban.
Bila menyimak kembali asal-usul gerakan “2019GantiPresiden”, Mardani Ali Sera, dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan hal itu sebagai counter atas sikap sejumlah pihak yang ingin agar Presiden Joko Widodo “memperpanjang” masa jabatannya hingga 2024. Dalam sebuah acara di televisi pada 3 April lalu, politikus PKS itu sengaja mengenakan gelang berlogo #2019GantiPresiden.
Beberapa hari kemudian, tagar serupa mewujud dalam bentuk kaus di pasaran. Lalu, pada 6 Mei 2018, gerakan itu resmi dideklarasikan. Tak cuma dalam bentuk tulisan, gerakan ini secara kreatif juga membuat lagu dengan tema sama. Kalaupun ada kontroversi pada awal Juni lalu, hal itu lebih menyoroti bahwa lagu karya Sang Alang itu diduga sebagai jiplakan Better Man, yang populer dinyanyikan Robbie Williams. Sang Alang telah menepis anggapan tersebut (Sudrajat, detik.com. 27 Agustus 2018).
Jadi “2019” telah terkonstruksi dalam kultur budaya massa yang identik dengan sensasi baru, ia merasuk dalam ingatan personal dan menyisakan dua hal: Tantangan dan Harapan. Bila terjerumus dalam kultur pop semata, maka gairah yang ada sekarang hanya “semu” apalagi bila kekentalan intrik politik di dalamnya tak sejalan dengan political will yang penuh gairah baru.
Sebab sebagian telah tahu bahwa selepas 2019 dan periode presiden selanjutnya akan memasuki babak penting menuju Indonesia emas (100 tahun Indonesia merdeka). Kesalahan kita dalam fase ini, akan berdampak pada posisi Indonesia di percaturan hegemoni pilitik dunia.
Gurita Kepentingan
Bila kita kaitkan 2019 dengan kekuasaan (atau kepemimpinan?), maka cara pandang pelaku kebijakan publik akan berbeda tentang arti “kepentingan”. Kita sebagai masyarakat awam tentu mengharapkan suatu makna kepentingan yang memenangkan Indonesia, kepentingan yang memperkuat alasan kita menjadi sebuah negara besar dengan visi besar.
Kita tentu menginginkan kepentingan penyelenggara negara yang sama dengan kepentingan masyarakat berdasarkan konsensus yang tidak hanya berpihak pada kapitalisme, pelaku pasar (termasuk produsen acara TV) dan pemilik modal (kampanye?).
Bila perilaku di atas masih berulang, maka yang terjadi hanyalah kesenjangan begitu parah. Bisakah pejabat negara yang terhormat memangkas anggaran gajinya yang dialokasikan untuk kepentingan sila kelima Pancasila?
Ini merupakah langkah kecil yang relevan, karena sekitar 2/3 dari anggaran negara habis untuk pejabat pusat saja, menurut situs Kemenkeu, “Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun”.
Dalam poin inilah gurita kepentingan itu perlu dikendalikan agar betul-betul sejalan dengan cita-cita besar Indonesia.
Pada galibnya tarik-menarik antarkepentingan yang kita maksud sebelumnya akan terus terjadi. Apalagi bila ia disinggungkan dengan emosi keagamaan (dalam hal ini Islam) maka akan sangat rentan bagi munculnya perasaan disharmoni bagi pemeluk agama lain. Dan ini menjadi pekerjaan berat bersama dalam membangun kembali solidaritas masyarakat yang telah terpecah oleh respons berlebihan dari pemerintah terhadap tagar 2019GantiPresiden. Walau belakangan terkesan bakal mencair karena peristiwa “viral” pesilat Indonesia beberapa waktu lalu.
Lalu, akankah tagar 2019GantiPresiden masih terus bergema dengan degup deklarasinya di beberapa wilayah Indonesia? Dan kenapa harus takut, bila itu seiring dengan semangat duaperiode yang dikelola grup sebelah?[]
*Taufik Sentana, peminat kajian sosial dan budaya dari Forum Literasi Indonesia Aceh Barat.
