Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaKepala BPKS: Jika...

Kepala BPKS: Jika Salah Saya Mohon Maaf

BANDA ACEH – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Sayid Fadhil, mengakui kesalahannya terkait proses pergantian pejabat di badan itu dan ia pun meminta maaf. Dia mengatakan, kritik disampaikan Plt. Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan Sabang terhadap dirinya menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik.

“Yang beliau sampaikan itu (saya) sangat setuju. Apa yang beliau sampaikan tidak ada salah,” ujar Sayid Fadhil usai pembukaan Focus Group Discussion (FGD) 'Penguatan dan Pemanfaatan Kawasan Sabang untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh', di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin, 17 Desember 2018.,

Sayid mengakui, teguran dari Plt. Gubernur Aceh ibarat cambuk untuk membenahi BPKS. Sebab, kata dia, keberadaan BPKS itu menjadi harapan masyarakat Aceh untuk dikembangkan sebagai lumbung pertumbuhan ekonomi.

“Jika memang adanya khilaf dan salah saya mohon maaf. Itulah, yang namanya manusia pasti ada khilaf dan salah,” ucap Sayid Fadhil.

Dia megakui adanya kesalahan pada sistem pergantian pejabat di BPKS beberapa bulan lalu, seperti jabatan direktur. Sementara beberapa jabatan lainnya, kata dia, tidak ada masalah karena sesuai dengan prosedur.

“Memang pergantian itu dalam waktu mendesak. Karena adanya isu KPK masuk ke Aceh,” tegasnya.

Dia menegaskan, kinerja BPKS tahap pertama akan melanjutkan revitalisasi pelabuhan, revisi Peraturan Gubernur Aceh mengenai sistem pengelolaan BPKS, mendata tata ruang perikanan, termasuk menginventaris aset milik BPKS.

“Kita upayakan segera pengelolaan BPKS harus di-Pergub, upaya memudahkan dengan Bea Cukai,” tegasnya.

Dalam FGD yang dibuka Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, itu panitia turut menghadirkan Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Efendi, perwakilan Pemkab Aceh Besar, Pemko Sabang, Banda Aceh, dan tokoh masyarakat.[]

Penulis: Khairul Anwar

Baca juga: