SUBULUSSALAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diadikbud) Kota Subulussalam, H. Sairun, S.Ag., meminta seluruh kepala sekolah, khususnya SD dan SMP agar jujur dalam melaporkan absensi elektronik atau fingerprint.
Hal itu disampaikan Kadisdikbud Kota Subulussalam H. Sairun, usai melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di SDN Sikalondang dan SDN Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Rabu, 4 Maret 2020.
Dalam monev tersebut, Disdikbud Kota Subulussalam menemukan ada kejanggalan seperti fingerprint dilaporkan pihak sekolah tidak berfungsi, sementara laporan absensi elektronik ada. Diduga ada rekayasi dalam laporan absensi elektronik yang disampaikan oleh pihak kepala sekolah dan admin yang menangangi fingerprint tersebut.
"Temuan kami, fingerprint tidak berfungsi, tapi laporan ada, berarti ada rekayasa, ke depan laporan harus benar, kepsek harus jujur menyampaikan laporan fingerprint," kata Kepala Disdikbud H. Sairun didampingi Kepala Kominfo Baginda Nasution saat berbincang dengan portalsatu.com/ di Double O Cafe, Kamis, 5 Maret 2020.
Sairun mengatakan, laporan absensi elektronik harus valid dan akuran, karena itu menjadi acuan dalam memberikan tunjangan kinerja guru PNS atau disebut TC sekitar Rp400 ribu per bulan terhitung sejak Januari hingga Desember 2020.
“Fingerprint itu pedoman pembayaran TC, mereka yang rajin dibayar full, yang kurang aktif kena pelanggaran administrasi, TC dikurangi,” ungkap Sairun.
“Kan tidak mungkin juga, yang rajin dengan yang malas jumlah TC yang diterima sama, nanti muncul kecemburuan sosial,” kata Sairun menambahkan.
Untuk memantau tingkat disiplin guru PNS, kata Sairun, pihak akan terus melakukan monev ke sejumlah sekolah SD dan SMP di lima kecamatan di lingkungan Pemko Subulussalam.
“Saya turun langsung ke sekolah-sekolah, mengecek langsung tingkat disiplin guru baik di SD maupun di SMP,” pungkas Sairun.[]
