Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaNewsKepengurusan KNPI Aceh...

Kepengurusan KNPI Aceh Pimpinan Jamaluddin Dibubarkan?

BANDA ACEH – Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh hasil caretaker Kongres Luar Biasa membekukan kepengurusan lembaga tersebut di bawah kepemimpinan Jamaluddin, S.T., secara hormat. Pembekuan kepengurusan KNPI Aceh di bawah Jamaluddin ini seiring dengan keluarnya SK pengurus caretaker.

“Jadi sejak keluar SK pengurus caretaker, maka tugas pengurus adalah menyiapkan Musdablub (Musyawarah Daerah Luar Biasa), memilih kepegurusan baru DPD KNPI Aceh. Dan, allhamdulillah, untuk saat ini semua persiapan acara sudah rampung untuk dilaksanakan,” ujar Sekretaris KNPI Aceh, Hendra Budian, kepada portalsatu.com, Rabu, 13 Januari 2016.

Hendra Budian mengatakan Musdalub KNPI Aceh akan dilaksanakan di Banda Aceh pada 20-22 Januari 2016 mendatang. Ia juga mengatakan, tugas pengurus caretaker KNPI adalah membentuk kepengurusan yang baru, yang memiliki legalitas hukum secara aturan organisasi dan undang-undang keorganisasian di Indonesia.

“Silakan buat kawan-kawan KNPI yang berniat maju untuk Ketua KNPI Aceh untuk ikut di Musdalub ini, termasuk Saudara Jamaluddin,” kata Hendra.

Sementara itu, Ketua KNPI Aceh, Zikrullah Ibna, menegaskan, pengurus caretaker DPD KNPI Aceh sah di mata hukum. Dia juga menyebutkan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam organisasi KNPI.

Zikri mengatakan kongres luar biasa yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, bukanlah kongres tandingan. Namun adalah kongres yang dilaksanakan karena terjadinya pelanggaran berat di organisasi KNPI karena tidak menempatkan ketua demisioner KNPI, Taufan EN Rotorasiko sebagai Ketua MPI. 

“Padahal sesuai AD/ART, ketua demisioner otomatis menjadi ketua MPI,” kata Zikri.

Dia mengatakan DPD KNPI Aceh hasil kongres KNPI di Papua beberapa waktu lalu secara otomotis juga batal demi hukum. Ini berlaku sejak dilaksanakannya kongres luar biasa (KLB) di Jakarta, dan sejak ditetapkannya hasil KLB oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Musdalub ini disebutkan, ada 18 DPD KNPI di kabupaten dan kota di Aceh yang menyatakan akan hadir di acara tersebut. Selain itu terdapat puluhan organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar sebagai organisasi di KNPI Aceh, yang juga turut serta dalam acara tersebut.

“Ketua DPP KNPI, Fahd EL Fouz Ar Rafiq dan Ketua MPI Taufan EN Rotorasiko akan hadir ke acara Musdalub ini,” kata Zikri lagi.[](bna/*sar)

Baca juga: