BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, telah enam kali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat sepanjang tahun 2015. Rangkaian perjalanan ke luar negeri itu dinilai belum berdampak secara signifikan pada penyelesaian persoalan mendasar warga di kota Banda Aceh yang selama ini menjadi tuntutan warganya.
Demikian yang disampaikan oleh Safrizal, Sekretaris LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMATI) Cabang Banda Aceh dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Jumat, 8 Januari 2016.
“Dalam catatan sepanjang tahun 2015, Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal melakukan perjalanan perdana tahun 2015 ke luar negeri dimulai pada 6 Maret 2015 ke Mesir. Wali Kota bersama suaminya Amir Ridha, selama di Mesir dia menemui Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA),” ujar Safrizal.
Perjalanan kedua Wali Kota Banda Aceh ke luar negeri pada 14 – 18 Maret 2015. Saat itu Wali Kota Banda Aceh bertandang ke Jepang untuk menghadiri acara World Conference on Disaster Risk Restruction (WCDRR), yaitu sebuah konferensi yang membahas tentang penanggulangan risiko bencana.
“Konferensi itu digelar di Sendai, Jepang dan Wali Kota Illiza dikabarkan menjadi salah satu pembicaranya,” katanya.
Selanjutnya pada 23 Juni 2015, Illiza dan rombongannya terbang ke Spanyol untuk menghadiri forum PBB yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Acara itu diselenggarakan oleh di San Pau Art Nouveau Site, Sant Leopold Pavilliun. Kemudian perjalanan ke empat keluar negeri dilakukannya pada 25-27 September 2015.
“Saat itu Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri acara forum UN Sustainable Development Summit dengan tema Time for Global Action for People and Planet, disana dia hanya berbicara tentang mitigasi bencana,” katanya.
Selanjutnya, kata Safrizal, Illiza Saaduddin Djamal berkunjung ke Kroasia pada 27 Oktober 2015. Disana dia melakukan pertemuan dengan Grand Mufti (Ulama Utama) Kroasia, Prof Dr Aziz ef Hasanovic, beserta jajaran Pengurus Komunitas Muslim Kroasia (Meshihat) di Gedung Islamic Center Kota Zagreb.
“Tujuan Illiza ke Kroasia hanya untuk mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan komunitas warga muslim di Kroasia dan kontribusinya terhadap komunitas Kroasia secara umum,” katanya.
Perjalanan Wali Kota Banda Aceh ke luar negeri yang terakhir pada 2015 adalah menuju Paris, Perancis. Dia berangkat pada 4 Desember 2015. Di Paris, Illiza menghadiri pertemuan UCLG World Council yang membahas tentang kerjasama platform iklim untuk pemimpin lokal.
Informasi yang didapat LSM AMATI Banda Aceh awal Januari ini, Wali Kota Banda Aceh sudah merencanakan kunjungan ke Turki.
Ini informasi yang kami dapat. Kemungkinan ada perjalanan keluar negeri lain yang tidak kami dapatkan informasinya secara lengkap, dan masih informasi dari pihak Pemko bahwa hampir dalam setiap minggu Wali Kota melakukan perjalanan dinas lainnya di dalam negeri, terutama ke Jakarta, ujar Safrizal.
Safrizal menilai dari serangkaian perjalanan Wali Kota Banda Aceh ke luar negeri itu tidak memberikan dampak nyata dalam mengatasi persoalan mendasar warga Banda Aceh. Dia mencontohkan seperti masalah krisis air bersih di beberapa kecamatan yang belum mampu diatasi, persoalan pengurangan angka pengangguran warga kota dan penciptaan lapangan kerja.
Masalah lainnya yang dihadapi warga Kota Banda Aceh adalah lalulintas dan parkir yang masih semrawut, sampah dan kebersihan kota yang belum tertangani dengan baik, menciptakan birokrasi yang tidak korup dan tidak nepotisme, jaminan listrik yang tidak padam. Permasalahan ini, kata dia, sebenarnya membutuhkan perhatian khusus dari pemimpin kotanya.
“Di samping tak memberikan dampak bagi penyelesaian persoalan mendasar warga kota, perjalanan ke luar negeri itu telah menyedot anggaran APBK yang sangat besar, karena wali kota tentu tidak pergi sendirian, tetapi rakyat harus turut membiayai rombongannya ke luar negeri. Anehnya rombongan yang dibawa tidak selalu berhubungan dengan tema kegiatan, seperti saat ke Kroasia kemarin yang bertujuan melihat kehidupan komunitas warga muslim di Kroasia. Tapi yang diikutkan Kadis Kesehatan dan Kadis PU, bukan Dinas terkait seperti Dinas Syariat Islam,” kata Safrizal.[] (bna)
