SUBULUSSALAM – Ketua sementara DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, membantah terhadap klaim sejumlah anggota dewan yang mengaku telah menggelar rapat pembentukan fraksi usai penutupan orientasi Anggota DPRK Subulussalam di Banda Aceh.
“Yang ada kegiatan orientasi anggota DPRK. Tidak ada rapat pembentukan fraksi. Mungkin itu rapat-rapat fraksi saja, bukan rapat anggota dewan,” kata Ade Fadly Pranata Bintang kepada portalsatu.com/, Kamis 26 September 2019.
Penegasan itu disampaikan Ade Fadly Pranata Bintang menanggapi klaim sejumlah anggota dewan yang mengaku sudah menggelar rapat tindak lanjut pembentukan fraksi dan melahirkan kesepakatan membentuk tiga fraksi sebagaimana keterangan dari Bahagia Maha dan Samiun cs., dalam pemberitaan sebelumnya.
Menurut Ade Fadly, kegiatan anggota DPRK Subulussalam selama di Banda Aceh mengikuti orientasi untuk pembekalan anggota dewan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik supaya pembangunan Kota Subulussalam ke depan bisa lebih baik lagi.
“Tidak ada agenda pembahasan pembentukan fraksi di Banda Aceh, kita ke sini untuk orientasi yang wajib diikuti anggota dewan yang baru dilantik,” ungkapnya.
Sebagai pimpinan sementara dewan, Ade Fadly menegaskan, tidak ada rapat anggota dewan tentang pembentukan fraksi di Banda Aceh. Namun begitu, ia tidak melarang jika ada yang ingin menggelar rapat fraksi di sana.
“Tidak ada rapat dewan pembentukan fraksi di sana, kok dibilang ada yang walk out, tidak ada itu,” tegas dia lagi.
Politikus Hanura ini mengaku sudah memerintahkan Sekwan DPRK Subulussalam, Liding Padang, untuk segera mengagendakan rapat resmi dewan tentang tindak lanjut pembentukan fraksi sepulang kegiatan orientasi di Banda Aceh.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRK dari PKS, Dedi menyebutkan tidak ada rapat dewan menyangkut pembentukan fraksi selama di Banda Aceh.
“Tidak ada, mungkin orang itu lobi-lobi antarpartai saja. Kalau rapat resmi kan ada surat, ini tidak ada. Pas jam istirahat orang itu ngumpul memang,” ungkap Dedi.
Dia mengatakan PKS berada dalam Fraksi Sada Kata koalisi Demokrat dua kursi, PBB, PKPI dan PKS masing-masing satu kuris, dengan menempatkan Dolly Cibro dari Demokrat sebagai ketua karena memiliki jumlah kursi lebih banyak dari parpol lainnya.
“Perdebatannya kan di situ, karena muncul tiga fraksi gabungan tadi, yang boleh cuma dua fraksi gabungan,” ungkap Dedi.
Sebelumnya diberitakan, kisruh terkait pembentukan fraksi DPRK Subulussalam tampaknya mulai memanas setelah satu bulan lebih mereka dilantik sejak 19 Agustus 2019 lalu, hingga kini alat kelengkapan dewan belum terbentuk.
Kisruh ini muncul kepermukaan saat sejumlah anggota dewan ingin menggelar rapat tindaklanjut pembentukan fraksi usai penutupan Orientasi Anggota DPRK Subulussalam periode 2019-2024 di Hotel Kyriad Muraya Aceh di Banda Aceh, Kamis, 26 September 2019.
Berdasarkan data dihimpun portalsatu.com dari salah seorang anggota dewan, Bahagia Maha, menyebutkan rapat itu dihadiri 12 anggota terdiri dari PA dua orang, PAN tiga orang, Golkar tiga orang, Gerinda satu orang, PNA dua orang dan satu lagi Zainuddin dari Demokrat. Sementara 7 wakil rakyat lainnya keluar sebelum acara berlangsung.
Ketujuh anggota dewan itu yakni 4 orang dari Partai Hanura, termasuk Ketua sementara DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, tiga dewan lainnya masing-masing dari PKS, PKPI dan Dolly Cibro dari Demokrat. Sementara utusan wakil rakyat dari PBB dilaporkan tidak hadir sejak kemarin.
Rapat akhirnya dipimpin Wakil Ketua sementara DPRK Subulussalam, Dewita Karya, mengklaim telah menyepakati tiga fraksi yakni satu fraksi utuh, Hanura memiliki 4 kursi dari jumlah 20 anggota DPRK Subulussalam. Dua fraksi gabungan, pertama koalisi Golkar dan PNA memiliki lima kursi disebut Fraksi Karya Nanggroe.
Fraksi kedua, koalisi Gerinda, Partai Aceh dan PAN disebut Fraksi Gerakan Aceh Amanat (Granat). Sedangkan Demokrat, PBB, PKS dan PKPI belum menentukan sikap, mereka memilih keluar dan tidak mengikuti rapat tersebut. Mereka sebelumnya dilaporkan juga sudah membentuk satu fraksi yakni Fraksi Sada Kata.
“Secara hukum aturan rapat di tempat lain tidak menyalahi aturan, asalkan anggota dewan cukup, sekwan ada, kabag hukum dan risalah ada itu bisa berjalan, setelah kami sepakati diundang via grup WhatsApp seperti di Subulussalam sana, kami gelar rapat di sini,” kata Bahagia Maha dari Fraksi Granat.
Bahagia Maha dan Ketua Fraksi Karya Nanggroe, Samiun menyayangkan sikap Ketua sementara DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang yang memilih walk out dari ruangan rapat. Menurut Bahagia, Hanura yang sudah pasti memiliki fraksi utuh, seharusnya menunjukan sikap netral tanpa memihak kepada salah satu fraksi.
“Tetapi dengan sikap Hanura seperti itu terkesan ada keberpihakan. Kalau begitu Hanura sudah hampir bisa dibilang membangun tembok (blok) di DPRK itu,” ungkap Bahagia Maha.[]
