Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaNewsKetua ULP Aceh:...

Ketua ULP Aceh: ULP Tidak Berhak Memutuskan Pemenangan Proyek

BANDA ACEH – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh yang merangkap sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh, Nurkhalis, mengatakan ULP tidak berhak memutuskan pemenangan sebuah proyek.

“Karena itu bukan ranah kita. ULP hanya mengurus urusan administrasi,” kata Nurkhalis, saat dihibungi portalsatu.com melalui seluler, Rabu, 3 Februari 2016.

Pernyataan ini disampaikan Nurkhalis menyikapi adanya dugaan jual beli proyek dalam ULP sehingga menyebabkan penculikan terhadap Sekretaris ULP, Kamal Bahri. Namun Nurkhalis mengaku tidak mengetahui secara detail kasus yang menimpa sekretarisnya tersebut.

“Apakah benar ada jual beli proyek? saya tidak tahu, karena saya baru di ULP, yang jelas pemenangan proyek tidak menjadi urusan ULP,” kata Nurkhalis yang mengaku baru sebulan menjabat sebagai Ketua ULP Aceh.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh Utara Hidayatul Akbar, SH, mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas motif penculikan Kepala Unit Lelang Proyek (ULP) Kamal Basri yang berakhir dengan tewasnya dua tersangka komplotan penculikan Ismuharudin dan Barnawi.

“Seperti keterangan orang-orang terdekat tersangka penculikan yang diungkap melalui salah satu media online, kita mencium adanya praktek suap menyuap dalam proses lelang proyek yang dilakukan oleh kepala ULP, kasus suap menyuap atau gratifikasi dalam proses lelang proyek bukanlah hal baru,” kata Hidayat dalam siaran persnya, Rabu, 3 Februari 2016.

Ia mengaku, dirinya sering mendengar keluhan masyarakat tentang hal tersebut akan tetapi karena sulitnya mengungkap kebenaran dari kasus tersebut maka praktek gratifikasi dalam pemenangan proyek hanya menjadi rahasia umum yang tidak pernah terungkap.

“Sudah banyak sekali korban yang tertipu baik oleh pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun oleh pihak ULP yang meminta sejumlah uang untuk memenangkan tender kemudian setelah uang diserahkan dalam proses tender proyek mereka tetap dikalahkan, akan tetapi korban takut melaporkan ke pihak yang berwajib karena dalam tindak pidana gratifikasi si pemberi dan si penerima suap sama-sama bisa dihukum,” katanya.

PAKAR mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas motif penculikan tersebut serta menyita uang tebusan dari keluarga Kepala ULP yang diserahkan kepada tersangka penculikan sebesar 700 juta untuk proses pengembangan motif dari penculikan ini.

“Jangan-jangan uang tersebut adalah hasil dari gratifikasi juga, sebagai pejabat publik sudah seharusnya seluruh kekayaan nya diketahui oleh publikdari mana diperoleh. Kita menyayangkan sikap polisi yang menembak mati kedua tersangka pelaku penculikan, seharusnya polisi melumpuhkan bukan menembak mati,” katanya.[](bna)

Baca juga: