Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaKolam Kotoran di...

Kolam Kotoran di atas Cagar Budaya Kota Pusaka, Inikah Banda Aceh Kota Gemilang?

Oleh: Thayeb Loh Angen*

Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande-Gampong Jawa, Banda Aceh, terkendala karena pemilihan tempat yang berbenturan dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pemerintah kota Banda Aceh terus berusaha mendirikan di tempat yang di bawahnya diperkirakan terdapat artefak berupa bangunan bersejarah bagian dari cagar budaya. Rencana pemerintah tersebut pun terus ditentang oleh aktivis yang peduli pada penyelamatan artefak dan cagar budaya.

“Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam, terracotta dan tanduk binatang.” — Wikipedia

Tentang temuan aftefak dan bangunan bersejarah bagian dari cagar budaya di lokasi itu, berikut saya kutip siaran di diskominfo.acehprov.go.id tahun 2018.

Tim peneliti Georadar menyimpulkan bahwa Gampong Pande, Gampong Jawa dan sekitarnya merupakan lokasi situs kerajaan Aceh. Hasil penelitian itu dibuktikan banyaknya peninggalan sejarah di desa dalam wilayah Kota Banda Aceh tersebut, seperti batu nisan tokoh masa lalu dan lainnya.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar ITB sekaligus pemegang Hak Paten Georadar Internasional Prof. Dr. Ir. Teuku Abdullah Sanny M.Sc dalam konferensi pers di Aula Katibul Wali Kompleks Meuligo Wali Nanggroe Aceh, Lampeuneureut, Aceh Besar, Minggu (10/06/2018).

Sanny menjelaskan, pihaknya menemukan tiga stratum (lapisan tanah) yang terdapat banyak logam berat yang terbagi dalam kedalaman 3-5 m, kedalaman 12-15 m dan kedalaman 28-30 m. Artinya, ada tiga kelompok manusia yang pernah hidup di Gampong Pande.

“Dengan demikian dapat diinterpretasi bahwa daerah Gampong Pande telah terjadi 3 kali penguburan berupa aubsidence (penurunan tanah) kemungkinan akibat terjadinya gempa tektonik,” sebutnya.

Sanny mengungkap, penelitian itu menggunakan alat canggih yang bernama Ground Penetrating Radar Technology (GPR/Georadar) dengan cara kerjanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik. 

Cara kerjanya, gelombang tersebut dipancarkan ke dalam bumi oleh satu alat, kemudian karena ada sesuatu benda di bawah permukaan yang bisa berupa banggunan, logam, pipa, atau segala macam kemudian dipantulkan ke receiver. kemudian dilakukan prosesing melalui komputer sehingga keluarlah citra.

Selain itu, pembangunan di sebuah kota harus memenuhi aturan tata ruang kota dan memenuhi Amdal (Analisis dampak lingkungan), yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

“AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. (wikipedia.org ).

Media acehtrend.com, tahun 2017, mengabarkan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur, Rabu (30/8/2017) meminta agar Balai Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh harus melakukan kajian ulang terhadap penempatan atau penunjukan lahan pembangunan IPAL tersebut.

Karena dia menilai, pembangunan IPAL di situs sejarah tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Oleh karena itu, secara aturan, harus ada ekskavasi baru dapat dibangun sesuatu di sana. Ekskavasi adalah penggalian dalam arkeologi adalah pembongkaran, pemrosesan dan pencatatan sisa-sisa arkeologis. Situs penggalian adalah situs yang sedang dipelajari di sana (Gampong Pande, Gampong Jawa, dan sekitarnya).

Apabila tidak diekskavasi, maka, adakah kemungkinan Walikota Banda Aceh dan jajarannya melanggar hukum?

Mari kita lihat bagian dari UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 23

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 101

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sudut pandang yang berbeda antara pengelola pemerintahan dengan aktivis kebudayaan membuat pembangunan terhambat dan pelestarian artefak dan cagar budaya pun terbaikan.

Kita menyadari bahwa pembangunan IPAL itu penting karena penduduk Kota Banda Aceh terus bertambah, tetapi mengapa pembangunannya harus di atas cagar budaya, sementara masih banyak tanah kosong di wilayah administratif Kota Banda Aceh. Selain itu, bukankah seharusnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Gampong Jawa sudah dipindahkan ke Blang Bintang tahun lalu, mengapa tidak dilakukan?

Pemaksaan pembangunan IPAL oleh Pemerintah Kota Banda Aceh di tempat yang telah diteliti mengandung artefak dan cagar budaya, akan dapat dinilai ada unsur kesengajaan. Hal tersebut akan menimbulkan persoalan yang lebih besar daripada IPAL itu sendiri, yakni akan memperburuk citra Wali Kota Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh sekarang perlu meninjau kembali, secara mendalam, tentang keberadaan status kota ini, mungkin pegawainya belum menyampaikan informasi secara lengkap.

Mari kita lihat kembali status Banda Aceh sebagai Kota Pusaka. Pada tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan Kota Banda Aceh sebagai satu dari 10 Kota Pusaka di Indonesia, kini ada 32 Kota Pusaka di Indonesia.

Benarkah Banda Aceh kini Kota Gemilang sebagaimana slogan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Aminullah Usman dan Zainal Arifin, sementara ada kebijakan pemerintahnya membangun kolam kotoran di atas artefak dan cagar budaya. Apakah pengurus Pemerintah Kota Banda Aceh tahu apa maknanya Kota Pusaka?[]

*Budayawan, Inisiator Forum Kota Pusaka Sumatra.

Baca juga: