Senin, Juli 15, 2024

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...

Kadispora Lhokseumawe Apresiasi Pejuang...

LHOKSEUMAWE - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Provinsi Aceh di Aceh Timur...
BerandaKomisi I DPRA...

Komisi I DPRA Bahas Persoalan Pembebasan Lahan Jalan Tol

BANDA ACEH – Komisi I DPRA menggelar pertemuan dengan panitia pembebasan lahan jalan tol Banda Aceh-Sigli dan warga Aceh Besar yang tanahnya dibeli pemerintah untuk pembangunan proyek Trans Sumatera itu.

Pertemuan di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRA, Kamis, 6 September 2018, itu menindaklanjuti pengaduan sejumlah warga dari beberapa gampong di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Senin lalu. Saat itu, sejumlah warga menyampaikan kepada anggota DPRA bahwa tanah mereka dihargai sangat murah untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli, yakni Rp12 ribu – Rp40 ribu per meter. 

Padahal, menurut warga, saat Pemerintah Aceh melakukan pembebasan lahan di kawasan itu tahun 2010 dan 2013 lalu, harga tanah mencapai Rp72 ribu hingga Rp130 ribu per meter. “Sekarang 2018 ada pembebasan lahan. Seharusnya ada kenaikan, tapi ini menurun. Warga menolak harga yang ditentukan pemerintah,” kata Sulaiman, salah seorang pemilik tanah saat bertemu dengan anggota DPRA, Senin lalu. (Baca: Ngaku Tanahnya Dihargai Rp12 Ribu, Warga Ngadu ke DPRA)

Merespons pengaduan warga pemilik tanah itu, Komisi I DPRA memanggil panitia pembebasan lahan untuk diminta penjelasan dalam pertemuan, Kamis siang tadi. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRA, Azhari alias Cage, didampingi anggota Komisi I, Iskandar Usman Al-Farlaky.  

Iskandar Al-Farlaky berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan masyarakat pemilik tanah di Aceh Besar. Menurut dia, yang menjadi persoalan dalam pembebasan lahan itu, masyarakat tidak diberikan informasi tentang harga, kemudian malah disodorkan harga satuan untuk setuju atau tidak setuju, dan bagi yang tidak setuju diminta menggugat ke pengadilan.

“Masyarakat kita ini tidak mengetahui bagaimana undang-undang. Kalau tiba-tiba disuruh berhadapan ke pengadilan, ini juga akan menjadi persoalan,” kata Iskandar.

Oleh karena itu, Komisi I DPRA akan mendorong untuk dievaluasi proses dan mekanisme penghitungan harga tanah yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan pihak terkait lainnya soal pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.

“Jika perlu nanti untuk menindaklanjuti, respons selanjutnya, kita juga akan menyurati presiden, dengan tembusan ke kementerian terkait,” kata Iskandar.[]

Baca juga: