SIGLI – Komisi V DPR – RI mengecek kondisi Bendungan Embung) Seumayam, Kecamatan Padang Tiji, yang rusak diterjang banjir beberapa waktu lalu. Kunjungan anggota parlemen ini untuk melihat kondisi setelah dikucurkan dana darurat oleh Pekerjaan Umum (PU) melalui rekomendasi menteri.
Rombongan komisi lima berjumlah 8 orang itu dipimpin ketua rombongan Yudi Widiana didampingi Plt Bupati Pidie, Munawar Djalil, Kamis, 19 Januari 2017 langsung menuju lokasi waduk. Setiba di lokasi, para rombongan melihat jembatan ambruk akibat banjir yang letaknya 300 meter dari Waduk.
Menurut penjelasan Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Adam, jembatan itu ambruk setelah banjir melanda beberapa waktu lalu yang menyebabkan tanggul waduk bobol.
Jembatan ini sebagai jalur akses kawasan perkebunan warga ambruk dalam bencana banjir beberapa waktu lalu,” jelasnya kepada Komisi V.
Setelah melihat kondisi jembatan, rombongan yang juga ikut sejumlah pejabat teras Kabupaten Pidie, melihat kondisi Waduk yang sedang dikerjakan dengan dana darurat.
Yudi Widiana kepada portalsatu.com/ di lokasi mengatakan kunjungan mereka untuk mengecek kondisi waduk yang beberapa waktu lalu dikucurkan dana darurat oleh PU tanpa persetujuan DPR. Setelah mereka kunjungi ternyata kucuran dana itu memang dibutuhkan untuk menangani waduk.
“Kita melihat secara langsung, memang ekses dari kerusakan waduk ini sangat terganggu roda perekonomian masyarakat. Bahkan satu jembatan sebagai jalur akses warga terputus, sehingga penanganan darurat sangat dibutuhkan,” terangnya.
Sebenarnya, lanjut Yudi, Waduk tersebut menjadi wewenang Kabupaten, karena daya tampung di bawah 1000 hektar, sehingga tidak boleh ditangani pemerintah pusat. Namun dilapangan, pihaknya mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat, ekses dari bobolnya tanggul waduk itu dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat, seperti putusnya jembatan, rusaknya lahan persawahan dan perkebunan warga.
“Warga beserta Pemerintah berharap kepada kita, jangan hanya ditangani darurat saja, tetapi harus dipermanenkan, sehingga keluhan para warga petani tertanggulangi. Aspirasi itu tetap kita tampung, namun pada dasarnya waduk ini kecil dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten,” lanjutnya.
Pun demikian, menurut Anggota DPR dari PKS itu mengaku siap menampung aspirasi masyarakat, asalkan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kajian bagaimana agar waduk itu bisa diambil alih oleh pusat, sementara luas cakupannya sangat kecil dan menjadi wewenang Kabupaten. “Kita meminta Pemerintah, Bupati bersama Bappeda untuk membuat kajian Konprehensif, bagaimanana bisa diambil alih pusat dan sisi apa saja yang bisa jadi pertimbangan, sehingga ini menjadi program reguler,” jelas Yudi.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pidie Waduk tersebut berkapasitas 882 Hektar lahan yang tersebar di 10 Gampong dari 64 Gampong dalam Kecamatan Padang Tiji.
Foto: Anggota Komisi V sedang mendengarkan penjelasan tentang kondisi waduk Seumayam.
Foto: Becho sedang membersihkan saluran air dari waduk Seumayam
