Jumat, Juli 19, 2024

Rekomendasi HUDA Berisi 22...

BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengeluarkan rekomendasi...

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....
BerandaKPK Duga Suap...

KPK Duga Suap Pengesahan RAPBD Terjadi di Berbagai Daerah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga penggunaan uang pelicin untuk mengesahkan RAPBD jamak dilakukan berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya menduga pemberian dan penerimaan suap semacam itu sudah kerap terjadi oleh pihak eksekutif dan legislatif tingkat daerah. Namun, sejauh ini KPK baru mendapatkan bukti aktivitas tersebut di Jambi dalam operasi tangkap tangan, Selasa (28/11/2017).

“Kami duga hal seperti ini juga terjadi di berbagai daerah. Di Jambi pun kami duga pemberian dilakukan bukan hanya saat jelang pengesahan RAPBD 2018, tapi juga tahun-tahun sebelumnya,” paparnya, Rabu (29/11/2017).

Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar praktik pemberian uang pelicin pengesahan RAPBD tidak dilakukan lagi karena pembahasan anggaran harus melewati proses yang benar tanpa korupsi demi kepentingan masyarakat luas.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini yakni Supriyono (anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus anggota Badan Anggaran), Saipudin (Asisten III Sekretariat Daerah Jambi), Arfan (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi), dan Erwan Malik (Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi).

Supriyono sebagai penerima suap dijerat dengan pasal12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang (UU) No. 31/1999 sebagai mana diperbaharui dalam UU No.20/2001.

Sedangkan tiga tersangka lainnya sebagai pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 UU yang sama juncto pasal 55 ayat 1 ke-1.

“Dalam OTT ini KPK mengamankan total uang sebesar Rp4,7 miliar yang diduga bersumber dari para pengusaha rekanan pemerintah daerah,” ujar Basaria.

Dia menjelaskan, uang suap yang diberikan tersebut bertujuan agar para anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2018.

Pasalnya, sempat beredar kabar bahwa sebagian anggota berencana untuk tidak menghadiri rapat tersebut karena ketiadaan uang pelicin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

“Untuk memuluskan pengesahan tersebut, terjadi kesepakatan antara anggota DPRD dan pihak eksekutif tentang penyerahan uang yang sering diistilahkan sebagai uang ketok dengan kode undangan,” tambahnya.

Pada Selasa (29/11/2017), menurut Basaria, sudah terjadi tiga kali penyerahan yakni Rp700 juta dan Rp600 juta pada pagi hari serta Rp400 juta pada siang hari yang diserahkan oleh Saipudin kepada Supriyono, sebelum ditangkap oleh tim KPK.[] Sumber: bisnis.com

Baca juga: