BANDA ACEH Ketua Koordinator Pelaksana Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh, Mustiqal Syahputra, mengatakan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu merupakan mandat dari UUPA yang prosesnya harus dikawal bersama.
Mustiqal menyebut diskusi publik bersama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh mengenai arah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh yang digelar di warung kopi 3in1, Lambhuk, Banda Aceh, Jumat, 27 Januari 2017, bukanlah kegiatan musiman menjelang pilkada. Akan tetapi, kata dia, menjadi agenda bersama yang terus dilakukan dan konsen terhadap penuntasan pelanggaran HAM di Aceh.
Ini bukan agenda musiman, tapi ini adalah agenda koalisi masyarakat sipil bersama masyarakat korban konflik yang konsen dengan pelanggaran HAM. Karena ada mandat dari UUPA yang menegaskan tentang pemberdayaan untuk masyarakat Aceh, kata Mistiqal pada acara diskusi publik itu.
Mistiqal mengatakan diskusi tersebut tujuannya untuk mengetahui gagasan konkret serta agenda terbaik dari para pasangan calon (paslon) dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, jika mereka terpilih ke depan.
Harapan sebenarnya adalah bagaimana ke depan, agenda-agenda seperti masalah HAM masa lalu itu menjadi agenda yang strategis di tengah begitu banyaknya agenda-agenda yang harus masuk ke dalam RPJM Pemerintah (Aceh). Dengan diskusi ini, paling tidak kita tahu, ada satu semangat seperti tadi yang disampaikan calon itu mengawal serius agenda-agenda penyelesaian masalah HAM itu, kata Mistiqal.
Kita tahu juga di dalam visi misi (paslon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh) ada banyak yang memang kemudian pasangan calon itu mengangkat isu HAM. Namun, di dalam banyak proses debat yang sudah dilalui kurang tererabolasi dengan cukup baik, ujarnya lagi.
Berdasarkan materi dipaparkan para pemateri, Mistiqal menilai ada komitmen dari semua paslon yang hadir untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Aceh, jika mereka terpilih pada Pilkada 2017.
Kalau kita lihat komitmen ada, ya, dari mereka untuk mengawal agenda penuntasan HAM lalu dapat berjalan cukup baik, memperkuat institusi KKR yang telah berdiri, kata Mustiqal.
Namun, lagi-lagi komitmen itukan memang harus ditunjukan dengan keseriusan mereka bekerja. Artinya, ini menjadi entripoin untuk melihat sejauh mana ke depan, siapa pun yang akan terpilih itu dapat terealisasi, kata dia lagi.[]
Laporan Muhammad Saifullah