Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaKUA-PPAS 2020, Dewan...

KUA-PPAS 2020, Dewan Aceh Utara: Masih Bahas Sepihak

LHOKSUKON – Anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Utara masih membahas sepihak terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2020 bersamaan dengan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun 2019 dalam rapat paripura DPRK, 18 Juli lalu. Setelah dibahas dua pihak, KUPA-PPASP 2019 kemudian disepakati bersama dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna DPRK, 3 Agustus lalu. (Baca: KUPA-PPASP Aceh Utara 2019 Disepakati Rp2,7 Triliun Lebih)

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT., menjawab portalsatu.com via pesan WhatsApp (WA), 5 Agustus 2019, mengatakan, jadwal pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2020 sudah diagendakan. “Tahapan-tahapan pembahasan sudah dilakukan di internal DPRK dengan lancar. Mungkin dalam minggu ini sudah mulai pembahasan dua pihak. Targetnya ya dalam bulan Agustus selesai (pembahasan) rancangan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara, Mawardi M. alias Tgk. Adek, mengatakan, “Ini sedang dalam pembahasan sepihak. Setelah kesepakatan KUPA-(PPASP 2019) langsung kami bahas KUA-PPAS 2020”.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara, Zainuddin Iba, menyebutkan, “KUA-PPAS 2020 sudah diserahkan ke DPRK, namun belum dibahas (eksekutif) bersama DPRK”.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, menyebutkan Pemerintah Daerah harus memenuhi Jadwal Proses Penyusunan APBD 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA serta PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II Agustus 2019.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD 2020 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat 30 November 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UU 23/2014. Berkaitan dengan itu, pembahasan Rancangan Perda tentang APBD 2020 dilaksanakan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Oleh karena itu, Pemda harus melaksanakan penyusunan APBD 2020 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memerhatikan tahapan penyusunan dan jadwal.

Di antaranya, penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II Juli 2019), dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS (paling lambat minggu II Agustus 2019). (Baca:  Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019)[]

Baca juga: