Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaKuasa Hukum Abdullah...

Kuasa Hukum Abdullah Puteh akan Laporkan KIP Aceh ke DKPP

BANDA ACEH –  Kuasa Hukum Abdullah Puteh, Imran Mahfudi, S.H., M.H., mengatakan, KIP Aceh wajib melaksanakan putusan Panwaslih Aceh. Menurut dia, pihaknya akan melaporkan KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika tidak melaksanakan putusan tersebut.

Putusan Panwaslih Aceh Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 terkait sengketa proses pemilu diajukan Abdullah Puteh terhadap KIP Aceh dengan obyek permohonan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor: 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, dibacakan dalam sidang di Kantor Panwaslih Aceh, Kamis, 9 Agustus 2018.

Baca juga: Panwaslih Aceh Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh

“Harus dilaksanakan KIP Aceh paling lama tiga hari kerja sejak putusan Panwaslih diucapkan. Dan terhadap putusan Panwaslih tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. KIP Aceh tidak punya pilihan selain melaksanakan putusan tersebut,” kata Imran Mahfudi dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Lihat juga: Permohonan Dikabulkan, Abdullah Puteh Sujud Syukur

Imran menyebutkan, sesuai ketentuan pasal 469 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu (di Aceh: Panwaslih) bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap verifikasi partai politik peserta pemilu; penetapan DCT DPR, DPD dan DPRD; dan penetapan pasangan calon.

“Obyek sengketa yang kami ajukan ke Panwaslih, bukanlah SK penetapan DCT DPD, sehingga sesuai dengan pasal 469 UU Pemilu, putusan Panwaslih Aceh telah berkekuatan hukum yang tetap,” ujar Imran.

Baca juga: Ini Kata KIP Aceh Soal Putusan Panwaslih Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh

Imran mengatakan, pihaknya berkeyakinan bahwa KIP Aceh akan melaksanakan putusan Panwaslih. “Karena wajib hukumnya bagi KIP Aceh menindaklanjuti putusan Panwaslih. Kami akan terus memantau perkembangan sikap KIP Aceh dalam tenggang waktu yang diberikan UU. Tentunya juga menyiapkan berbagai langkah hukum lanjutan, termasuk melaporkan KIP Aceh ke DKPP jika ternyata KIP Aceh melanggar UU karena tidak melaksanakan putusan Panwaslih,” katanya.[](rel)

Lihat pula:

MaTA: KIP Tak Perlu Menjalankan Putusan Panwaslih Aceh

Ini Kata Dosen Hukum Tata Negara Unimal Soal Putusan Panwaslih Aceh

Baca juga: