Oleh Nia Deliana
Peneliti hubungan antar-batasan India dan Indonesia.
Beberapa minggu terakhir, polemik yang menimpa Lakshdweep, sebuah Pulau tropis bagian dari India dengan luas 32 kilometer persegi, sedang mendapat sorotan panas. Dari release media global hingga gugatan yang trending lewat twitter. Ini disebabkan oleh kebijakan-Kebijakan baru yang dibuat oleh seorang administrator non birokrat pertama dari partai Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) bernama Praful Khoda Patel yang ditempatkan di kawasan ini. Ia baru dilantik pada bulan Desember tahun lalu. Ya, belum genap 6 bulan.
Kebijakan-kebijakan kontroversial itu antara lain, yang pertama, larangan membeli, menjual, mentransportasi, dan mengkonsumsi lembu, anak lembu, kerbau dan sapi jantan. Yang melanggar butir ini akan dikenakan penjara selama sepuluh tahun. Yang kedua, setiap keluarga hanya diperbolehkan untuk beranak dua. Anak ke-3 dan seterusnya disebutkan akan mendapat hambatan dalam memperoleh keistimewaan sebagai warga Negara, misalnya tercabutnya hak suara politik ketika besar. Yang ketiga, Izin tanpa kondisi bagi perederan minuman keras, meskipun hampir seluruh rakyat tidak mengkonsumsi minuman tersebut.
Ketiga aturan ini bukanlah kebijakan yang paling kontroversial, melainkan aturan kebijakan pembangunan Kota Cerdas Lakshadweep yang ditujukan untuk menciptakan desa dengan kelas dunia. Aturan-aturan yang menopang Pembangunan Kota Cerdas ini abai pada hak-hak dasar penduduk Pulau seperti pengalihan lahan milik rakyat tanpa jaminan keselamatan kepentingan pemilik lahan, relokasi penduduk, dan kehilangan properti. Ini artinya mereka adalah calon-calon pengungsi masa depan.
Kebijakan pembangunan Kota Cerdas ini juga menuntun pada kerusakan ekologi pulau yang mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan peternak.
Hal lain yang lebih mengejutkan adalah penahanan tanpa pengadilan meskipun realitanya tingkat kriminalitas di Lakshadweep sangat rendah. Ini disebut-sebut untuk menekan suara-suara kritis terhadap pemerintah.
Meskipun mendapatkan kritik dan diprotes oleh banyak pihak, Patel mengatakan tak bisa mengubah kebijakan apapun.
Minggu lalu, Jurnalis pembuat filem documenter, Aisha Sana, di Lakshadweep dikenakan tuntutan berazaskan kasus hasutan terhadap pemerintah dan akan menghadapi penangkapan dan pengadilan. Lemparan tuntutan ini mengakibatkan 15 anggota partai BJP mengundurkan diri sebagai bentuk protes.
Muslim di India adalah kaum minoritas. Berbagai peristiwa yang terkait Islamophobia meruncing dalam 15 tahun terakhir. Meskipun begitu, Ini bukan semata-mata soal fakta bahwa 97 persen dari 70,000 penduduk di Pulau Lakshadweep itu Muslim. Bukan juga cuma soal kebijakan-kebijakan diskriminasi pemerintah yang dikerbaui oleh nilai-nilai hindutva ekstrimis BJP yang banyak ditentang itu. Tapi lebih kepada soal bagaimana semakin normalnya kelemahan demokrasi dalam melindungi pejuang khabar dan kaum lemah belakangan ini tidak hanya di India tapi juga secara global.
Diringi dengan kesulitan-kesulitan administrasi dan koordinasi antara kawasan pusat dan pinggiran selama Pandemi, kondisi masyarakat dikawasan ini dikhabarkan semakin buruk. Angka rakyat yang kelaparan semakin tinggi.
Lalu mengapa perkembangan Lakshadweep penting untuk diketahui rakyat Aceh?
Ada persamaan antara Aceh dan Lakshadweep. Salah satunya adalah karakter identitas cair yang lebih jelas terlihat sebelum abad ke-19 dan ke-20. Identitas tersebut tidak hanya soal budaya material seperti cara berpakaian, kuliner, serat mata pencaharian, tetapi juga melingkupi identitas alam non-material seperti persinggahan dagang, proses Islamisasi yang toleran dan berangsur, lokasi berlabuh yang nyaman, persinggahan pelayaran ke Mekkah, penguasa-penguasa perempuan yang dikenal dengan sebutan Bivi, dan kawasan penting yang kerap diperebutkan oleh Inggris kolonial disebabkan hubungan kedaultannya dengan Malabar dan Kerala.
Sebelum kedatangan Marcopolo ke Aceh, terlebih dahulu ia menjejakkan kapalnya di pulau ini yang ia sebut dalam karyanya pada abad ke-13 sebagai ‘pulau perempuan’.
Pada dasarnya nama pulau ini telah lama di ketahui sejak zaman Yunani sebagai salah satu pulau yang berniaga komoditas-komoditas alam dan perhiasan. Baru pada abad ke-11, pulau ini diketahui memulai kontak dengan Islam lewat hubungan niaga dengan pedagang-pedagang Arab yang merangkul masyarakatnya tanpa kekerasan dan paksaan melainkan dengan toleransi dan secara berangsur. Oleh Karena itu tidak mengherankan jika pada abad ke-15, masih bisa ditemukan keluarga kerajaan yang menikah dengan mualaf-mualaf berpengaruh pada masa itu.
Pada masa kolonial, Pulau ini juga mengalami hal yang sama buruk dengan yang dialami Aceh. Lebih parah lagi ketika era nationalisme, berbangsa dan bernegara pada pertengahan abad ke-20 yang menuntun pada arus sengketa pendirian Negara berbasis agama antara Hindu dan Islam. Hindu mengklaim hak berdiri di India dan Muslim di Pakistan. Muslim yang saat itu berada di India dipaksa mengungsi ke Pakistan, terlepas generasi telah tinggal di India selama berabad-abad. Tingginya angka kematian Muslim India pada masa ini mencapai ratusan ribu jiwa. Banyak yang mengungsi ke Singapura, Malaysia dan Indonesia, termasuk ke Aceh. Namun Lakhsadweep, dikarenakan lokasi tanahnya yang terpisah menyebabkan jatuhnya peletakan administrasi India yang terpisah yang tidak terkena dampak politik diatas. Tapi Hakikatnya, tidak diketahui lebih lanjut secara penelusuran ilmiah soal rincian perkembangan pada tahun-tahun kritis tersebut. Namun kini, pulau dan penghuninya sedang terdzalimi oleh proyek-proyek pembangunan bertopengkan kemajuan dan kelas tinggi.
Demi mencapai standard kelas dunia (baca: Eropa), prioritas pemerintah tak lagi menomorsatukan rakyat manusiawi. Seperti sama halnya di Aceh yang menyaksikan proyek pembangunan kebablasan dan bocoran rancangan pembangunan Kota Cerdas Aceh yang berpotensi mengorbankan lahan rakyat, hutan, dan mata pencaharian penduduk. Meskipun yang terakhir ini belum jelas sedang dijalankan, dasar yang coba dibangun adalah sama dengan yang sedang dilakukan oleh pemerintah BJP di Lakshadweep.
Intinya, apa yang terjadi pada pulau ini sekarang menggambarkan bahwa perkembangan diskriminasi terhadap agama dan suku tertentu semakin normal. Angka para pesimis pada perlindungan berbasis demokrasi semakin tinggi. Kita berharap, demokrasi di India bisa menunjukkan taringnya demi kesatuan sebuah bangsa yang bermartabat dan menjunjung hak azasi manusia, tanpa mengkambinghitamkan warna kulit dan mensetankan agama tertentu.
Istanbul, 14th June 2021.[]