BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Aceh memiliki potensi sumber daya alam besar, perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM unggul, kreatif, dan inovatif.

Oleh karena itu, Mendagri Tito minta Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh benar-benar fokus terhadap program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia terdidik, terlatih, dan sehat.

Mendagri Tito menyampaikan itu dalam sambutannya usai melantik Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur Aceh dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Gedung Utama DPRA, Rabu, 6 Juli 2022.

Tito meminta Pj. Gubernur Aceh mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten/kota. Hal tersebut penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Aceh.

“Sesegera mungkin bangun hubungan komunikasi yang positif dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, termasuk dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, DPRA, Forkopimda, tokoh adat, dan ulama,” kata Tito kepada Achmad Marzuki.

Tito minta agar program penanggulangan Covid-19 dapat dilanjutkan Pj. Gubernur Aceh. Kemudian pemulihan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran bermanfaat bagi masyarakat.

“Menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh dan mengurangi kemiskinan,” ujar Tito.

Tito mengatakan status Achmad Marzuki sebagai birokrat dapat berada di posisi yang netral. Sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh.

Ketua DPRA, Saiful Bahri, dalam sambutannya saat membuka sidang paripurna itu berharap Pj. Gubernur Aceh dapat membangun komunikasi yang baik dengan DPRA untuk bermusyawarah membangun Bumi Serambi Mekkah.

Saiful Bahri menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang dinilainya belum maksimal. Banyak hal yang menyebabkannya, seperti tumpang tindihnya regulasi nasional. Dia minta semua pihak mengawal supaya UU kekhususan Aceh itu berjalan maksimal.

Saiful Bahri berharap Pj. Gubernur dapat bersinergi dengan DPRA memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.

“Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Aceh untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan,” ujar Saiful Bahri.

Acara tersebut dihadiri mantan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohammad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ahmad Haydar, Anggota DPR RI asal Aceh, TA. Khalid, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor USK, Rektor UIN Ar-Raniry, dan para Kepala SKPA.[](*/red)