BLANGKEJEREN – Pihak Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues merasa jenuh dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar setiap tahun. Penyebabnya adalah setiap usulan yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) setempat tidak pernah tertampung (teralisasi) meski sudah lima kali gonta-ganti Camat.
Camat Blangpegayon, Teuku Saidi Ramli, S.P.d., Rabu, 20 April 2022, saat Musrenbang Kecamatan Blangpegayon untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023, mengatakan selama ini sudah sangat banyak usulan dari masing-masing desa yang disampaikan ke kecamatan. Pihak kecamatan pun sudah menyampaikan kepada Bappeda saat Musrenbang, tetapi sama sekali tidak ada realisasinya.
“Kecamatan Blangpegayon memiliki 12 desa dengan jumlah penduduk mencapai 5.979 jiwa. Hampir setiap desa di Kecamatan Blangpegayon menghasilkan tanaman holtikultura,” kata Saidi di hadapan Ketua DPRK, Kepala Bappeda, Anggota DPRK, serta undangan lainnya.
Yang menjadi permasalahan dan kendala selama ini, kata Camat Blangpegayon, sudah disampaikan melalui Musrenbang yang digelar setiap tahun, tetapi tidak pernah terealisasi, meskipun sudah lima Camat Blangpegayon pada masa jabatannya masing-masing mengusulkan.
“Sudah lima Camat yang menjabat dan mengusulkan, namun usulan saat Musrenbang tidak pernah terwujud,” katanya.
Usulan lima Camat Blangpegayon yang belum terwujud hingga hari ini antara lain lapangan upacara HUT RI kecamatan, tidak memiliki ruang rapat kecamatan setelah dibakar massa zaman dulu, perlu pembebasan lahan karena kantor Camat berada dibelakang rumah warga, butuh peningkatan jalan ke kantor Camat dan ke sentra pertanian.
Jata, S.E., Kepala Bappeda Gayo Lues, mengatakan rencana pembangunan ini merupakan jangka menengah, yaitu mewujudkan janji atau visi dan misi Bupati saat kampanye dulu.
“Usulan yang ditampung adalah yang memenuhi syarat, dan dari sekian banyak usulan, dipilih yang mana yang prioritas,” katanya.
Dia menyebut hingga hari ini Provinsi Aceh masih termiskin di Sumatera, dan Kabupaten Gayo Lues termiskin di Aceh, salah satu indikatornnya adalah air bersih dan sanitasi.
Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, mengatakan sepanjang manusia hidup pasti ada masalah, dan tinggal bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, termasuk yang dibahas hari ini adalah untuk pembangunan tahun 2023.
“Tapi yang jadi masalahnya, masalah pembangunan tahun 2022 inipun belum selesai, permasalahan pembangunan tahun 2021 pun belum selesai, nah sekarang kita sudah membahas tahun 2023,” katanya.
Baru-baru ini, kata Ketua DPRK, dirinya juga diundang menghadiri Musrenbang tingkat provinsi di Banda Aceh, ia merasa bingung lantaran dalam satu tahun, peraturan yang dibuat Pemerintah bisa berubah hingga lima kali.
Sementara Muhammad El Amin selaku anggota DPRK dari Dapil Satu, mempertanyakan untuk apa dilakukan Musrenbang ditingkat kecamatan hari ini, sedangkan Musrenbang tingkat provinsi sudah dilakukan.
“Hari ini dilakukan Musrembang di tingkat kecamatan, sementara baru-baru ini Ketua DPRK menghadiri Musrembang tingkat provinsi, jadi apa gunanya musrembang sekarang ini,” katanya.[]
