SUBULUSSALAM – Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Subulussalam melaksanakan kegiatan lokakarya di Aula Bappeda, Kamis, 11 November 2021. Lokakarya itu membahas langkah strategis dan arah kebijakan dalam penanganan kumuh di Kota Subulussalam pada 2022 mendatang.
Koordinator Kotaku (Korkot) Kota Subulussalam, Eka Ariandi, S.T, mengatakan program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Menurut Eka, dengan terbangunnya kolaborasi diharapkan terjalinnya keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya Kotaku pada tahun 2021.
Lebih lanjut Eka menjelaskan membangun kolaborasi agar terciptanya sinergitas dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di Kota Subulussalam.
“Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis, karena pemerintah daerah memiliki perangkat untuk melaksanakan pembangunan, serta menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama membangun daerahnya, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah daerah,” tandas Eka.
Lokakarya itu dibuka langsung Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang mengatakan dalam penanganan permukiman kumuh semua pihak harus paham dan memahami arah kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini bertujuan agar terbangunnya kesepakatan dalam menghitung capaian pengurangan permukiman kumuh di wilayah Kota Subulussalam. Pembukaan lokakarya ini turut dihadiri Ketua DPRK Ade Fadly Pranata Bintang.
Kegiatan itu berlangsung selama satu hari penuh diisi oleh beberapa narasumber yang terdiri dari, Tim OC 1 Aceh diwakili TA Komunikasi, Budi Luhur, S.P, Kepala Bappeda, Ramadhan, S.T., M.M, dan Ketua Pokja PKP Kota Subulussalam, Ridho Walhuda. []
