BerandaBerita PidieLSM Paska Aceh Sorot Pemerintah Soal Data Korban Rumoh Geudong

LSM Paska Aceh Sorot Pemerintah Soal Data Korban Rumoh Geudong

Populer

SIGLI – LSM Paska Aceh mempertanyakan data korban pelanggaran HAM di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie sebanyak 53 orang hasil pelaporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (TPP-HAM) bentukan Kemenko Polhukam RI. Pasalnya, 53 korban hasil pendataan pihaknya bersama Komnas HAM, hanya diambil 26 orang, sementara sisanya entah dari mana.

Direktur LSM Paska Aceh, Farida Haryani, kepada portalsatu.com, Sabtu, 24 Juni 2023, mengatakan pihaknya selama ini terus melakukan pendampingan terhadap para korban dan ahli waris korban pelanggaran HAM masa Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Khusus korban penyiksaan Rumoh Geudong, pihaknya sudah melakukan pendataan sejak beberapa tahun lalu bersama Komnas HAM berjumlah 53 orang. Mereka semua sudah selesai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Anehnya, meski jumlahnya sama 53 orang data dari PP HAM tapi hanya 26 orang sesuai dengan data kita, sementara 27 orang lainnya entah dari mana mereka dapatkan,” ujar Farida.

“Ini membuat kita bingung dan mempertanyakan, data dari mana mereka dapatkan, sehingga 27 orang korban yang telah selesai BAP jadi terabaikan,” tambah Farida.

Farida mengaku banyak korban atau keluarga korban yang menghubunginya menanyakan kenapa nama mereka tidak ada dalam data tersebut.

Dia menuturkan ketika PP HAM melalui petugasnya turun melakukan pendataan, pihaknya tidak tahu dan juga tidak dilibatkan. “Itu hak PP HAM, tetapi mestinya PP HAM menggunakan data yang selesai BAP, agar tidak timbul masalah baru dan para korban atau ahli waris tidak merasa terabaikan,” ujarnya.

“Kalau begini caranya, persoalan tidak akan pernah terselesaikan. Rencana pemerintah menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah,” kata Farida dengan nada kecewa.

Salah satu petugas PP HAM yang melakukan pendataan korban pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong, Hefi Zen, ketika dihubungi portalsatu.com, Sabtu 24 Juni 2023 via seluler, mengaku tidak berwenang memberi keterangan media. Dia meminta untuk menghubungi langsung ke Kemenko Polhukam.

“Benar, saya petugas pendataan, tapi saya tidak berhak memberi keterangan media. Untuk konfirmasi dapat langsung ke Polhukam,” ucapnya.[](Zamahsari)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya