JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, buruknya pembangunan di Papua dan Papua Barat disebabkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan anggaran. Hal tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa kedua gubernurnya tinggal di luar Papua.
“Presiden bilang kita lakukan terbuka. Tapi harus tanggung jawab. 100 persen pimpinan Papua tinggal di luar Papua. Gimana bisa tahu masalah Papua kalau tinggalnya di sana!” maki Luhut saat menghadiri rapat khusus di DPD membahas implementasi otonomi khusus Papua, di Komplek Parlemen, Selasa, 9 Februari 2016.
Kekesalan Luhut itu disampaikannya saat menghadiri rapat khusus dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan menindaklanjuti temuan ini, termasuk mempidanakan pihak yang terlibat, termasuk gubernur sekali pun.
“Kita harus tegas. Kesejahteraan. Dalam sisi lain tindakan tegas juga. Kalau langgar hukum ya hukum. Pusing amat. Siapa aja. Gubernur kek,” tegas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut meminta agar warga Papua tidak selalu menyalahkan pemerintah pusat terkait pembangunan, yang menurut mereka terjadi ketimpangan antara Papua dan provinsi lain, khususnya dengan Jawa. Sementara itu, terkait penyelesaian kasus HAM, ia meminta pemerintah diberi waktu.
“Orang Papua harus berkaca biar enggak orang Jawa (pemerintah pusat) aja yang salah. Semua urusan HAM jalan. Kalau ada case yang belum selesai, ya wajarlah,” pungkasnya.[] sumber: merdeka.com
