LHOKSEUMAWE – Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tataran eksekutif maupun legislatif dinilai belum maksimal mewujudkan pembangunan di Aceh pasca-MoU Helsinki.
Penilaian tersebut diungkapkan Pengamat Politik Aceh, Taufik Abdullah, M.A., kepada portalsatu.com/, Minggu, 29 Juli 2018, malam.
“GAM pasca-MoU Helsinki, sepertinya kurang bertanggung jawab memastikan keberlangsungan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Hanya segelintir (mantan) elite GAM bisa memainkan peranan dalam mengontrol arah kebijakan pembangunan. Itupun menjadi rekanan dalam mengelola proyek pemerintah,” kata Taufik Abdullah.
Belakangan, kata Taufik Abdullah, sesama mantan elite GAM cenderung disibukkan oleh kontestasi perpolitikan sesamanya, yang hanya melahirkan friksi (perpecahan) di internal mereka. Padahal, menurutnya, partai politik lokal seharusnya dapat menjadi corong aspirasi rakyat Aceh. Ironisnya, kata dia, parlok yang seharusnya menjadi “buah manis” puluhan tahun pahitnya perjuangan, malah menjadi penyebab munculnya perpecahan.
“Kontestasi hanya akan melahirkan konflik internal sesama Aceh. Lahir poros dan kelompok politik atau partai politik lokal yang saling membelah satu sama lainnya. Akibatnya apa? Konsolidasi demokrasi lokal di Aceh dalam kondisi antagonis, dan ini berdampak laten pada konsolidasi perdamaian yang sempurna dan utuh,” ujar Dosen Ilmu Politik FISIP Unimal ini.
Taufik Abdullah menilai silaturahmi dan lepas kangen yang dilakukan eksponen GAM, di Banda Aceh, Sabtu, 28 Juli 2018, dapat dijadikan pemantik munculnya perubahan, khususnya pada tatanan demokrasi dan perdamaian di Aceh. “Bagaimanapun demokrasi lokal dan perdamaian Aceh harus dievaluasi dan ditata ulang. Kesadaran elite GAM, saya pikir harus dilihat sebagai tekad merawat dan menumbuhkembangkan perdamaian yang utuh dan sempurna,” katanya.[]
Lihat juga: Mantan Juru Runding GAM Hingga Eks-Panglima TNA Bertemu, Bahas Apa?
