BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya (Pijay) membatalkan pengadaan mobil dinas jenis Toyota Alphard dan Velfire bersumber dari APBK tahun 2019.
“Alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kabupaten Pijay merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah dan mencederai keadilan masyarakat kabupaten tersebut. Pijay masuk kabupaten yang miskin baik secara kehidupan masyarakatnya maupun pembangunan publik berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2019,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Sabtu, 12 Oktober 2019.
Alfian menyebutkan, seharusnya eksekutif dan legislatif Pijay peka terhadap fakta tersebut. “Bukan malah menikmati anggaran rakyat seenaknya saja,” ujarnya.
“Kepemimpinan kepala daerah sekarang yang masuk periode kedua, apa yang sudah mereka berikan untuk pembangunan Pijay? Berdasarkan penelusuran kami, belum ada program pemerintah selama ini yang menjadi populer, hanya menjalankan administrasi pemerintah, dan itu kebijakan biasa saja, tidak ada yang luar biasa,” ungkap Alfian.
Alfian menilai pelayanan publik di Pijay masih buruk terutama dalam tata kelola pemerintah dan infrastruktur publik. “Seharusnya mereka malu dengan kondisi saat ini, tapi malah menggunakan fasilitas mewah,” katanya.
MaTA juga mempertanyakan standar evaluasi APBK Pijay oleh Pemerintah Aceh yang seharusnya tidak dibiarkan adanya alokasi anggaran pengadaan mobil mewah. “Peristiwa ini juga bukan pertama kali terjadi di Aceh. Semua kepala daerah di Aceh hidup dengan fasilitas negara dengan serba mewah, sementara rakyat hidup miskin dan pengangguran bertambah,” ungkap Alfian.
Oleh karena itu, MaTA mendesak secara tegas kepada Bupati dan Wabup Pijay membatalkan pengadaan mobil mewah tersebut. “Karena ini kebijakan atau praktek yang tidak baik yang seharusnya dihindari oleh kepala daerah. Saya pikir mantan pejuang mau hidup sederhana saat rakyat masih sekarat dan ternyata tidak,” kata Alfian.[](rilis/*)
