BerandaBerita AcehMaTA Duga Penggelembungan dan Penurunan Suara di Aceh Timur Terjadi Secara Masif

MaTA Duga Penggelembungan dan Penurunan Suara di Aceh Timur Terjadi Secara Masif

Populer

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga penggelembungan dan penurunan suara caleg mulai tingkat DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD hingga hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur terjadi secara masif. Hal itu diketahui berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Aceh Timur kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk melakukan perbaikan.

Oleh karena itu, MaTA menilai sangat penting bagi KIP Aceh untuk memastikan rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan sehingga tidak menjadi pidana pemilu. “Kemudian kewibawaan lembaga KIP terjaga dari kepercayaan publik,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya, Jumat, 8 Maret 2024, malam.

Alfian menjelaskan dalam Lampiran Surat Bawaslu Aceh Timur Nomor: 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024, tanggal 6 Maret 2024, ditujukan kepada KIP Aceh Timur, suara hasil pleno tingkat kecamatan jauh berbeda setelah pleno tingkat Kabupaten Aceh Timur. Seperti terjadi pada caleg DPR RI, D-Hasil Kecamatan sebanyak 3.669, kemudian D-Hasil KABKO-DPR RI menjadi 34.292 suara.

“Pertanyaannya kemudian dari mana suara tersebut diperoleh oleh KIP sehingga terjadi penggelembungan luar biasa besar,” Alfian mempertanyakan.

Menurut Alfian, praktek kecurangan dengan modus penggelembungan dan penurunan suara kerap terjadi pada Pemilu 2024. Praktik tersebut berpotensi mengarah ke pidana pemilu, sehingga seharusnya dapat diselesaikan secara hukum pidana.

“Perbaikan saja tidak cukup dan aturan juga sudah memandatkan untuk jalur pidana,” tegas Alfian.

Alfian menilai penyelesaian atas kecurangan berupa penggelembungan dan penurunan suara wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun KIP, sehingga lembaga penyelenggara tidak mudah disetir “pemilik modal”. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus memiliki wibawa dan bersih dari orang-orang yang bermental korup.

“KIP saat ini menjadi rujukan, kalau mereka selaku penyelenggara bermental integritas dan bukan defisit moral maka pemilukada ke depan akan lebih baik. Tapi kalau kecurangan yang telah terjadi tidak dibersihkan maka menjadi ancaman demokrasi terutama masa pemilukada nanti,” pungkas Alfian.[](ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya