Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaMaTA: Paket Pengadaan...

MaTA: Paket Pengadaan Dipecah-pecah Patut Dicurigai…

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lhokseumawe yang diduga “memecahkan” paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan, patut dicurigai.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Disdikpora Lhokseumawe tahun 2016, pemecahan paket itu tampak pada kegiatan pengadaan alat peraga dan praktik (sumber dana Otsus 2016) berupa pengadaan APE (alat permainan edukatif) untuk PAUD/TK. Pengadaan APE itu dipecah menjadi enam paket untuk lima PAUD/TK diplot anggaran masing-masing senilai Rp40 juta, dan satu paket lainnya Rp80 juta. Jika enam paket itu disatukan maka total pagunya senilai Rp280 juta, yang artinya harus dilelang.

“Pertama, kita mencurigai ada permainan, sehingga paket seperti itu dipecah-pecah untuk menghindari tender. Patut diduga paket-paket itu diberikan kepada rekanan yang punya afiliasi dengan pemko atau petinggi dinas terkait,” kata Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA Hafidh kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 6 Oktober 2016.

Kedua, Hafidh melanjutkan, jika ada PAUD/TK yang tidak siap tempat, sehingga paket APE itu tidak direalisasikan semuanya, hal itu jelas menunjukkan Disdikpora tidak melakukan perencanaan dengan benar. Artinya, kalau tidak siap tempat untuk apa dialokasikan dana pengadaan APE tersebut.

“Dugaan kita ada persoalan sejak tahap perencanaan untuk pengadaan itu. Jika tempat tidak siap, itu jelas dinas terkait tidak melaksanakan perencanaan dengan benar. Ini sering terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, sehingga dampaknya kemudian proyek-proyek yang dipaksakan dikerjakan, hasilnya menjadi terbengkalai,” kata Hafidh.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora Lhokseumawe Rusli menjawab portalsatu.com melalui pesan singkat, Rabu, 5 Oktober 2016, menulis, “Itu ada yg tdk dikerjakan krn belum selesai tempat dan tdk lewat 200 juta.” (Baca: Disdikpora Diduga ‘Pecah’ Paket Pekerjaan untuk Menghindari Lelang?)[](idg)

Baca juga: