*Shaivannur
Pada awal 2016 kita dikejutkan dengan kehadiran sebuah ekonomi yang berbasis neoliberal, yaitu integrasi ekonomi ASEAN. Ekonomi ini muncul atas kesepakatan para pemimpin ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2006 silam. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mentranformasikan ASEAN menjadi kawasan bebas lalulintas barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal.
Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sangat bersemangat dan berkomitmen mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) atau sering disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Semangat dan tekad besar sebenarnya tidak cukup untuk menuju pertarungan dalam arena neoliberal ini. Hal itu haruslah dibarengi dengan langkah-langkah riil dan substantif untuk memperhatikan dan mempersiapkan berbagai sektoral ekonomi negara.
Akan tetapi, realitanya, pemerintah pusat dan daerah terlihat biasa saja menyambut kehadiran MEA di awal 2016 ini. Kurangnya SDM, minimnya pengakuan kualifikasi profesional, dan tidak adanya infrastruktur yang baik menjadi hambatan sekaligus fakta bahwa Indonesia tidak siap membendung kehadiran MEA.
Namun, mau tidak mau, Indonesia harus siap. Hal ini senada dengan yang pernah diungkapkan Pak Jokowi, Ya, harus siap karena sudah tidak bisa mundur lagi. Pokoknya, harus siap. Namun, yang paling penting, menurut saya, kita akan identifikasi dulu dalam waktu yang sangat dekat ini,” Kompas, 27/04/2015.
Pak Presiden sendiri mengatakan, kehadiran MEA, dalam kondisi apa pun, menuntut kita harus siap. Jika tidak, kita akan menjadi penonton pada arena persaingan pasar ekonomi ASEAN.
Lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi X DPR, Nuroji. Ia mengatakan, Indonesia belum siap dari segi SDM dalam menghadapi MEA, dikarenakan Indonesia masih sangat tertinggal di sektor pendidikan, hanya saja saat ini Indonesia sedang mempersiapkannya, seiring berjalannya waktu. Ada kemungkinan 10-20 tahun mendatang Indonesia akan sangat siap di sektor pendidikan.
Tantangan dan Keuntungan
Kedatangan MEA di awal 2016 ini menjadi harapan dan tantangan bagi Indonesia. Belum lagi iklim investasi Indonesia melemah, dan diharapkan adanya peningkatan seiring dengan berjalannya MEA.
Lain halnya dengan kondisi negara yang memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 40% dari total masyarakat ASEAN. Bagaimana posisi Indonesia di tengah integrasi ekonomi ASEAN saat ini, ditambah dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan? Ya tentu saja mau tidak mau harus siap.
Dalam hal lain, Indonesia memiliki potensi terbesar di ASEAN melalui sumber daya alam, populasi, serta PDB dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan tersebut sehingga Indonesia mampu memperoleh keuntungan atas implementasi MEA. Keuntungan lain juga bervariasi, misalnya dalam hal penyediaan market Indoneisa diunggulkan dari segi luasnya wilayah. Selain itu, keuntungan yang juga menjadi tantangan adalah dalam memanfaatkan jalur transformasi laut.
Pastinya, semua harapan dan tantangan untuk menghadapi integrasi ekonomi ASEAN, akan kita rasakan, dan inilah saatnya, saat di mana MEA mulai diberlakukan. Kita sangat berharap adanya integritas antara negara, pemerintah, dan korporasi sendiri dalam menghadapi implementasi MEA.
Degradasi Lingkungan dan Menjamurnya Kapitalisme
Nantinya, sejumlah dampak merugikan akan muncul berkaitan dengan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi global. Memang, setiap negara berbeda-beda kerugiannya. Akan tetapi, di Indonesia secara keseluruhan korban utamanya adalah degradasi lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam dan cash crop (tanaman yang punya nilai jual) oleh kapitalis. Apalagi Indonesia dinilai kaya akan sumberdaya alam dari ujung barat hingga ujung timur.
Diketahui bahwasanya konsep dasar kapitalisme adalah perolehan laba dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya, modal dan upah terhadap pekerja sedikit, lalu mendapatkan akumulasi yang tinggi, atau bisa juga disebut akumulasi kapital secara terus-menerus.
Penulis teringat dengan tulisan (Oryza, 2015) dalam Manifesto Teologi Hijau. Ia mengatakan, Kapitalisme dibangun atas nalar instrumental yang menganggap relasi manusia dengan alam dalam satu jalur, manusia ordinat, alam subordinat. Dalam nalar ini, alam dipandang sebagai sumber daya yang harus diserap sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Alam adalah modal, dan dalam prinsip ekonomi, modal harus dipergunakan untuk menangguk laba sebesar-besarnya.
Akan tetapi, menurut saya, bumi dapat memberikan sebatas untuk mencukupkan hidup manusia di bumi, seperti halnya seorang Gandhi pun harus berkata, Bumi bisa mencukupi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak bisa mencukupi orang-orang yang rakus. Begitulah perangai kapitalisme. Ini akan berdampak sangat buruk terhadap keberlangsungan lingkungan disebabkan oleh gagasan datangnya suatu era pertumbuhan ekonomi yang tak mendasarkan pada pembangunan berkelanjutan.
Bagian Sumatera akan menjadi salah satu wilayah andalan Indonesia dalam kompetisi MEA. Ada berbagai sumber daya yang tersimpan di perut Pulau Sumatera. Potensi cash crop juga mendominasi. Selain itu, lahan sawit di wilayah Sumatera akan menjadi buruan kapitalisme asing pada saat MEA. Sebut saja Riau. Di daerah ini perburuan potensi lahan oleh perusahaan-perusahaan asing, seperti yang terjadi selama ini, diprediksi akan meningkat drastis dengan kehadiran MEA.
Aceh juga akan menjadi salah satu target utama market bagi negara anggota MEA lainnya. Adanya bermacam sumber daya dapat merangsang pemodal asing untuk berinvestasi di Provinsi Aceh.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Aceh dinilai menjadi target utama. Pertama, Aceh merupakan daerah yang memiliki kekayaan di sektor sumber daya alam (SDA) yang mendukung, seperti cash crop (tanaman yang punya nilai jual) dan kebun sawit.
Faktor lain, dari segi geografis, daerah Aceh menjadi tantangan serta peluang besar. Letak Aceh yang berada di jalur lintas atau transportasi laut internasional dapat mendukung percepatan dan menjadi celah untuk mempermudah masuknya investor.
Pengaruh MEA yang begitu besar akan membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sosiokultur serta berimbas pada degradasi lingkungan jika masyarakat tergiyur dengan rayuan kapitalisme atas doktrinnya (merambah hutan untuk perkebunan sawit). Oleh karena itu, masyarakat dan korporasi perlu diberi kesadaran berupa sosialisasi tentang pentingnya memperhatikan dampak lingkungan.
Apalagi di Aceh banyak daerah yang masih dikategorikan punya potensi dalam menyediakan berbagai macam lahan. Sebut saja misalnya lahan perkebunan sawit. Di Aceh pada praperdamaian terbilang belum begitu banyak kapitalis yang berinvestasi di sektor perkebunan sawit. Ini karena konflik yang berkepanjangan melanda Aceh saat itu antara RI-GAM menjadi alasan investor untuk tidak berinvestasi.
Namun sekarang, setelah perdamaian RI-GAM yang lebih dikenal (Memorandum of Understanding) Helsinki, Aceh menjadi buruan utama para kapitalisme dalam dan luar negeri. Tujuan utama mereka adalah sumber daya alam yang terkandung di bumi Aceh.
Inilah yang sangat dikhawatirkan, dampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan melalui eksploitasi serakah yang dilakukan oleh kapitalisme. Untuk itu, perlu adanya upaya dari negara, pemerintah, atau korporasi dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat mampu menerima dan bekerja dengan baik. Nah! (*sar)
*Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang (Alumnus FISIP Unsyiah)