Banda Aceh merupakan Kota Maritim yang sekaligus menjadi pusat dagang dan pemerintahan di Sumatra, di dalam sejarahnya.
Sejak masa Sultan Ali Muhghayatsyah pada tahun 1511 Masehi, telah menjadi pusat perhatian dunia, terutama oleh negeri-negeri maritim yang memiliki kepentingan dagang di sekitar perairan Selat Melaka.
Telah sekian lama kota yang dimajukan oleh Al Kahhar (Anak Sultan Ali Mughayatsyah) ini hilang ruhnya sebagai kota maritim, yakni sejak bajak laut Belanda menyerang Banda Aceh ke darat pada 1873.
Pusat maritim Banda Aceh dipindahkan paksa oleh penjajah Inggris Raya ke Tumasik (sekarang dikenal sebagai Singapura), pada masa itu, sebuah pulau yang merupakan kampung para nelayan. Itu zaman suram untuk kemaritiman Banda Aceh.
Setelah RI didirikan dan Aceh yang Banda Aceh masih sebagai pusat dimasukkan ke dalamnya, kemaritiman itu tidak dikembalikan. Dan setelahnya, para gubernur dan pemimpin kota ini pun belum ada yang mengembalikannya.
Perhatian Pemerintah Kota pada laut tidak ada sama sekali, sementara di darat pun tidak menghasilkan apa-apa. Sampai kini, ikan-ikan yang didaratkan di TPI Lampulo tidak sanggup dipasarkan dengan baik di kota ini, dan harga tidak terkendalihan.
Belum lagi menghidupkan tanaman rumput laut, bio gas, daya dari tenaga angin dari laut, apalagi membuat pelabuhan internasional di perairan Banda Aceh.
Menjelang pemilihan kepala Daerah (Pemilukada) 2017, ada beberapa orang menyatakan diri akan maju sebagai calon Wali Kota Banda Aceh, di antaranya Irwan Djohan, Illiza, Aminullah Usman, Yudi Kurnia, dan beberapa orang lagi.
Di mereka belum ada seorang pun yang menyebutkan Banda Aceh sebagai pusat dagang dan sebagai pusat maritim.
Apa pentingnya? Nama, identitas. Identitas itu amat penting bagi bangsa beradab. Apabila Kota Banda Aceh ingin mengembalikan identitasnya sebagai pusat dagang dan pusat maritim, tentu dalam prosesnya, wilayah pesisir utara ini akan harus makmur dan berperadaban tinggi kembali. Bagaimana caranya?
Untuk menjadi pusat dagang, maka barang masuk dan keluar ke dan dari kota ini harus banyak dan bermutu pada setiap harinya. Masuknya barang itu harus melalui pelabuhan. Jika itu terjadi, tentu saja apa yang diproduksi masyarakat akan laku terjual.
Dan, karena ada pelabuhan dan sistem baik yang dibuat pemerintah, maka masyarakat akan berduyun-duyun memproduksi barang kebutuhan sehari-hari dan industri barang kebutuhan berkala.
Untuk memproduksi itu akan dibantu pemerintah. Inilah siklus kota dagang, kota maritim Banda Aceh yang patut dibuat di kembali di zaman ini.
Apakah ada di antara orang-orang yang menyatakan dirinya akan maju sebagai calon Wali Kota Banda Aceh melihat kebutuhan yang mendasar ini?
Kita hidup di antara banyak masalah, dan di setiap masalah ada solusinya. Yang dibutuhkan oleh Kota Banda Aceh adalah pemberi solusi, bukan pencaci atau penebar pesona.
Apakah program kita untuk Banda Aceh, Kota Dagang, Kota Maritim, yang bersejarah ini? Dengan kita sebagai pemimpinnya, akankah kegemilangan kota ini kembali? Siapa yang mampu?[]
*Thayeb Loh Angen, penulis novel Teuntra Atom dan novel Aceh 2025, organisator, jurnalis.