Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaNewsMendagri Kembalikan 139...

Mendagri Kembalikan 139 Perda Bermasalah ke Pemda

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengembalikan 139 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

Namun, Tjahjo tak merinci pemerintah daerah mana saja yang perdanya dianggap bermasalah. “Ada perda yang tidak sesuai undang-undang yang ada,” kata Tjahjo usai acara Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 23 Februari 2016.

Ia mencontohkan, ada perda yang mengatur kalau ada seorang perempuan sendirian di luar rumah di atas jam 10 malam maka akan ditangkap. Lalu ada juga perda yang mewajibkan semua perempuan memakai jilbab. Padahal tidak semua warganya beragama Islam.

“Selama ini banyak pemerintah daerah yang begitu mudahnya membuat peraturan bupati/wali kota yang akhirnya kami kembalikan, karena bertentangan dengan semangat bahwa Indonesia negara berbhineka,” kata mantan Sekjen PDIP ini.

Menurut Tjahjo, seharusnya pemda memahami bahwa Indonesia bukan negara agama. Tapi Indonesia harus tetap menempatkan posisi agama sebagai hal yang harus dilindungi. Khususnya soal hak masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. | sumber : viva

Baca juga: