LHOKSEUMAWE – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, memuji gaya komunikasi politik Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem dalam persoalan empat pulau di Aceh Singkil dialihkan oleh Kemendagri ke Sumatera Utara.
Mualem sekilas enggan berkomentar, namun dalam senyap berkomunikasi dengan sejumlah elite di Jakarta. “Hari ini masyarakat baru mengetahui sikap tegas Mualem bahwa empat pulau itu soal sejarah dan soal harga diri,” kata Masriadi dalam keterangannya, Jumat, 13 Juni 2025.
Masriadi mengapresiasi sikap Mualem bahwa polemik di media massa tidak akan menyelesaikan akar masalah. “Mualem sadar betul, Jakarta adalah kunci. Karena itu, tidak mau berpolemik di media massa yang bisa memicu amarah publik atau tambahan masalah baru. Ini pola komunikasi pemimpin yang umum berlatar militer,” ujarnya.
Menurut Masriadi, dalam MoU Helsinki jelas disebutkan batas wilayah Aceh mengacu pada tahun 1965, saat undang-undang pendirian Provinsi DI Aceh disahkan oleh Presiden Sukarno.
“Sisi lain, Mualem memanggil seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Ini gaya elegan komunikasi politik,” tuturnya.
Sementara aktivis, organisasi masyarakat dan kepemudaan di Aceh dan Jakarta juga melakukan tekanan ke pemerintah pusat.
“Mualem pasti punya akses ke Presiden. Tentu ini dibicarakan. Jadi, akan selesai dengan duduk bersama serta dikeluarkannya perubahan keputusan Mendagri tentang status pulau itu,” kata Masriadi.
Bagi kalangan awam, lanjut Masriadi, tidak lazim gubernur tak banyak bicara di media massa. Namun, sesungguhnya solusilah yang menjadi titik tembak Mualem.
“Apalagi Mualem paham betul, batas wilayah Aceh itu dasarnya undang-undang, tak mungkin bisa dikalahkan selevel keputusan Mendagri,” sebutnya.
Untuk itu, dia mendorong Mendagri RI Tito Karnavian segera merevisi keputusan yang keliru itu.
“Solusinya revisi keputusan Menteri, akui ada kekeliruan, dan Aceh akan tentram. Ingat, bagi Aceh, empat pulau itu bukan soal teritorial, tapi soal harga diri Aceh,” pungkasnya.[]
