BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Aceh mengangkat dua juru bicara yang perannya nyaris sama dengan Biro Humas masih menjadi tanda tanya besar bagi warga Aceh. Publik sejak jauh-jauh hari telah menilai penunjukan dua juru bicara ini bakal membuat anggaran pemerintah Aceh membengkak. Kekhawatiran ini kemudian terbukti ketika Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Sebuah berkas yang disebut-sebut berasal dari kalangan eksekutif memuat item tentang permohonan anggaran operasional Jubir Pemerintah Aceh untuk dimasukkan dalam APBA.
Permintaan anggaran ini langsung ditandatangani oleh dua juru bicara yang telah ditunjuk Pemerintah Aceh, Wiratmadinata dan Saifullah Abdul Gani. Tertanggal 22 Januari 2018, surat tersebut memuat isi tentang permintaan fasilitas dinas untuk para Jubir. Dalam surat bernomor istimewa ini, Jubir Pemerintah Aceh mengemukakan beberapa alasan perlunya fasilitas dinas tersebut. Salah satunya adalah untuk mewujudkan dan memperkuat kinerja Pemerintah Aceh yang baik, efektif, dan bersih guna mengawal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta untuk kelancaran dan efektifitas pemberian masukan dan pemikiran terhadap kinerja Pemerintah Aceh.
Dalam surat itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh turut melampirkan item anggaran dan fasilitas operasional untuk menjalankan misinya. Pertama, anggaran komunikasi Rp1 juta per hari untuk masing-masing Juru Bicara diharapkan masuk dalam APBA tahun 2018. “Biaya pertemuan membangun saling pengertian bersama stakeholders (Pers, LSM, Mahasiswa, dan Anggota Dewan),” tulis Jubir Pemerintah Aceh dalam item keterangan untuk anggaran Rp1 juta per hari ini.
Selanjutnya, Jubir Pemerintah Aceh juga meminta fasilitas notebook untuk masing-masing dua orang, dengan spek Mcbook Pro, 17, 12″ (13″), Retina Display, RAM 8GB, Penyimpanan 512 GB, DVD, dan Port 3 USB-C. Dalam surat itu, Wira dan Saifullah mengemukakan alasan membutuhkan notebook spek tinggi untuk kebutuhan desain Slide, Inser Video Slide, Presentasi, Penulisan Press Release, Artikel, olah data, Info Grafis, dan kepentingan lainnya.
Item selanjutnya yang masuk dalam permintaan kebutuhan juru bicara adalah tablet dengan spek Layar Retina 10,5″, bazel Hitam, Layar lebar warna (P3), True Tone, Model A1709, 512 GB, Pro Wi-Fi+Cellular, dan Casing alumunium abu-abu, dan terakhir item voice recorder digital.
Belakangan usulan ini mendapat sorotan dari warga pasca beredarnya surat permintaan anggaran ini di dunia maya. Usulan inipun menjadi kontroversi di kalangan publik Aceh.
Wiratmadinata lantas menyikapi hal tersebut. Melalui siaran pers yang dikirim kepada awak media, Jumat, 9 Februari 2018, Wira menjelaskan tugas-tugas yang diemban sebagai Juru Bicara.
“Pertama, Juru Bicara Pemerintah Aceh bertugas untuk menyampaikan informasi secara langsung maupun melalui media atau sarana informasi lainnya kepada masyarakat. Tugas tersebut dilakukan melalui pelbagai metode, antara lain, menjalin hubugan silaturahmi dengan mitra kerja utama dan pelbagai komponen masyarakat lainnya (stakeholders), agar proses komunikasi berlangsung dengan baik,” kata Wira.
Selain itu, Wira mengatakan, Jubir dalam suatu forum, baik forum formal maupun non formal, acap dipersepsikan sebagai wakil lembaga/Pemerintah Aceh, maka dinilai tidak pantas dan negatif apabila tidak mengeluarkan biaya makan-minum secukupnya. “Berdasarkan pengalaman kehumasan dan pengeluaran atas kebutuhan nyata seperti itu—termasuk selama bertugas sebagai juru bicara—maka biaya komunikasi dengan stakeholders sebesar Rp1 juta/hari atau total Rp750 juta kami usulkan untuk dialokasikan dalam anggaran tahun 2018,” kata Wira lagi.
Meskipun demikian, biaya komunikasi dengan stakeholders yang diusulkan tersebut masih bersifat usulan. Biaya yang diharapkan dapat dialokasikan dalam anggaran belanja Biro Humas Setda Aceh tersebut belum tentu terealisasi karena harus disesuaikan lagi dengan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran daerah;
“Perlu kami jelaskan di sini bahwa biaya yang kami usulkan berupa besaran alokasi (Plafon) dalam bentuk program kegiatan Biro Humas Setda Aceh. Apabila usulan tersebut tertampung maka mekanisme penggunaannya akan dilakukan sesuai kebutuhan (at cost) dan pengeluarannya dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan anggaran pada Biro Humas Setda Aceh,” ujar Wira.
Wira menekankan bahwa biaya yang diusulkan itu untuk dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja Biro Humas Setda Aceh. Mereka sama sekali tidak mengambil, memegang atau bahkan mengelolanya sendiri. Dia menyebutkan apabila usulan biaya operasional silaturahmi dan komunikasi juru bicara dengan stakeholders tersebut dinilai tidak pantas dan bertentangan nilai-nilai kepatutan, maka pihaknya akan segera mencabut kembali usulan tersebut.
“Tugas-tugas juru bicara akan tetap kami jalankan sesuai kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh Bapak Gubernur Aceh, meski dengan fasilitas seadanya (kenderaan, alat kerja, dan uang pribadi), seperti yang kami jalankan selama ini. Bahkan kami mengucapkan terima kasih kepada oknum-oknum yang telah membantu menyebarluaskan surat usulan tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi dan menjadi maklum bahwa Juru Bicara Pemerintah Aceh tidak memiliki anggaran khusus dalam menjalankan tugasnya sehari-hari,” ungkap Wira.
Dia menilai dengan mencuatnya hal ini membuat langkah mereka sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh menjadi semakin ringan. Dia bahkan mengaku tak terbebani lagi dengan “kewajiban” membayar kopi, makan, dan minum, saat bertemu mitra kerja utama dan stakeholders lainnya di tempat-tempat umum.
“Mitra kerja dan stakeholders pun akan memaklumi dan dapat memahami bila tidak pernah ada “Ucapan Selamat” atau “Ucapan Turut Berduka Cita”, melalui papan bunga maupun melalui media massa, dari Juru Bicara Pemerintah Aceh,” katanya.
Selanjutnya, kata Wira, pihaknya juga sudah memohon kepada pihak terkait untuk membatalkan atau tidak meneruskan usulan tersebut. Mereka juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait bahwa Jubir tidak perlu mengusulkan hal-hal seperti itu.
“Kami akan bekerja seperti biasa, sementara fasilitas kerja kita serahkan kepada Bidang terkait. Maka, setelah mendengar saran, masukan, dan pandangan kawan-kawan semua, saya senang dan bersyukur menemukan gagasan brillian tentang bagaimana Jubir seharusnya, karena itu saya akan pastikan bersama gagasan #Acehhebat Anda semua,” katanya.[]