Senin, Juni 24, 2024

HUT Ke-50 Aceh Tenggara,...

KUTACANE - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Tenggara membuka stan pelayanan...

Atlet KONI Aceh Rebut...

BANDA ACEH - Prestasi mengesankan ditoreh atlet binaan KONI Aceh yang dipersiapkan untuk...

Realisasi Pendapatan Asli Aceh...

BANDA ACEH - Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) tahun 2019-2023 melampaui target. Akan...

Judi Online: Antara Frustasi...

Oleh: Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Dosen Fakultas Syariah IAIN LhokseumawePemberitaan judi online akhir-akhir...
BerandaNewsNasionalMenPANRB: Memberhentikan Semua...

MenPANRB: Memberhentikan Semua Tenaga Honorer tak Mungkin

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan pemerintah tidak mungkin memberhentikan semua tenaga honorer tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Opsi memberhentikan semua tenaga honorer merupakan satu dari tiga opsi yang sedang dikaji pemerintah menyusul penghapusan tenaga honorer pada 2023.

“Kalau memberhentikan rasanya tak mungkin kalau semuanya,” ujar Azwar Anas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kamis, 10 November 2022.

Azwar Anas menjelaskan pilihan memberhentikan semua tenaga honorer tidak mungkin karena tenaga honorer dibutuhkan di beberapa sektor. “Karena kontribusi PPPK ini juga luar biasa di beberapa lini, meskipun di satu sisi PPPK direkrut dengan memperhatikan berbagai ketentuan tapi di sisi lain ada juga merekrutnya sembarangan,” ujar Azwar Anas.

Azwar Anas mengatakan opsi lainnya mengangkat semua tenaga honorer. Opsi ketiga, mengangkat tenaga honorer sesuai ketentuan dan skala prioritas.

Mengenai pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi PPPK 2022, pemerintah telah memulai dan memprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Dia beralasan banyak daerah yang tidak memiliki guru maupun tenaga kesehatan berstatus ASN.

“Untuk tahun ini, yang 500 ribu tahun ini prioritasnya untuk pendidikan dan kesehatan, karena banyak guru di luar pulau terutama di daerah-daerah terpencil itu tidak ada PPPK-nya, tidak ada ASN-nya. Begitu juga nakes dokter dan sebagainya,” ujar dia.

Sementara untuk rekrutmen tenaga PPPK teknis lainnya masih dikaji pemerintah bersama dengan DPR. Begitu juga opsi yang akan dipilih pemerintah terkait penyelesaian masalah PPPK tersebut.

“Ini kan sedang kita kaji bersama DPR dan Kemenkeu tetapi sekarang ini yang prioritas kita, mengingat pendidikan dan kesehatan ini jadi prioritas tahun ini. Nah, secara bertahap yang lain akan kita kaji dan kita diskusikan dengan DPR dan kami akan laporkan ke bapak presiden,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah melakukan proses pendataan tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah meminta pemerintah daerah memastikan nama-nama tersebut sesuai dengan ketentuan.

“Kemarin sudah selesai, di mana semua kepala daerah, sekda kita minta ada surat pertanggungjawaban mutlak terkait dengan nama-nama yang dikirim bahwa nama nama itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan,” katanya.[]Sumber: republika.co.id

Baca juga: