SUBULUSSALAM – Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Subulussalam angkat bicara terkait aksi demo guru PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat pagi.
“Kepala dinas jangan banyak retorika dan janji-janji. Segera berbenah jangan sempat meninggalkan persoalan pendidikan yang menumpuk, dan ini akan jadi 'bom waktu' untuk masa akan datang. Juga kami ingatkan untuk dikurangi urusan ke luar daerah, perbaiki dulu internal biar kuat dan kokoh,” kata Ketua MPD Subulussalam Jaminuddin dalam siaran pers diterima portalsatu.com, Jumat, 30 Desember 2016, sore.
Jaminuddin menyayangkan aksi demo guru PNS sampai terjadi akibat kepala dinas terkait dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Menurut Jaminuddin, demo guru PNS hari ini baru pertama kali terjadi sejak Subulussalam mekar dari Kabupaten Aceh Singkil 9 tahun lalu. Aksi protes guru itu terjadi pada masa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini.
“Aksi demo hari ini sangat memalukan diakibatkan pihak Dinas Pendidikan melakukan kesalahan fatal, kenapa sampai dana nonsertifikasi dan dana sertifikasi para guru bermasalah, kita tidak boleh semata-mata menyalahkan pusat. Pihak dinas tidak boleh cuci tangan, tidak mungkin para guru yang mengurus ke pusat, tetapi pihak dinas harus melayani dan memfasilitasi para guru-guru kita serta mengurus administrasi ke pusat. Jangan sampai kewajiban mereka kita tuntut sementara hak mereka tidak diberikan. Ini dizalimi dan dosa besar,” kata Jaminuddin.
Ia mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irwan Yasin agar jangan membuat malu Wali Kota H. Merah Sakti dan Wakil Wali Kota Salmaza, karena terkesan tidak peduli dengan nasib para guru.
Masalah pendidikan, kata Jaminuddin, berada para urutan pertama dalam visi misi pemerintahan Merah Sakti-Salmaza. Pihak dinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus mampu mewujudkan dan merealisasikan tujuan visi dan misi tersebut.
“Jangan sampai Dinas Pendidikan melakukan hal terburuk bagi guru-guru, apalagi dalam penyampaian guru tersebut selain dana nonsertifikasi empat bulan dan dana sertifikasi tiga bulan terakhir juga belum cair,” kata Jaminuddin.
Selain itu, aksi guru dilakukan karena adanya oknum dinas diduga melakukan pungli terhadap kenaikan golongan guru PNS dengan jumlah nominal sudah ditetapkan sesuai tingkatan golongan.
“Ini tidak boleh dibiarkan, ini sangat mencoreng nama baik pemerintah di mata guru-guru kita. Kadis diminta tegas dan lugas dalam hal tersebut, jangan hanya banyak retorika dan janji-janji manis, tetapi kenyataannya nihil,” tegas Jaminuddin.[]