Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita Banda AcehMPU Aceh Sampaikan...

MPU Aceh Sampaikan Persoalan Ini kepada Ketua DPRA

BANDA ACEH – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berharap pemerintah pusat tidak memangkas kewenangan-kewenangan yang bersifat keistimewaan—yang dimiliki daerah Serambi Mekkah. Salah satunya terkait sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan MPU Aceh.

“Ada beberapa kebijakan pusat yang terus memotong sedikit demi sedikit kewenangan kita (Aceh), terutama kalau kita di MPU tentang sertifikasi halal,” ujar Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali.

Hal tersebut disampaikan Tgk. Faisal Ali ketika melakukan silaturahmi dengan Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, Kamis, 1 September 2022. Kedatangan Tgk. Faisal Ali didampingi Wakil Ketua II MPU Aceh Tgk. Muhibbuththabary, Wakil Ketua III Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed., dan Kepala Sekretariat MPU Aceh, H. Murni, S.E., M.M.

Turut hadir Rektor Universitas Malikusssaleh (Unimal) Prof Dr. Herman Fithra, Ketua PDI Perjuangan Aceh Muslahuddin Daud, dan Ketua Golkar Aceh T. M. Nurlif, serta Kabag Humas dan Protokoler DPRA, Khudri, S.Ag., M.Ag.

Menurut Tgk. Faisal Ali, UU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan UU Cipta Kerja memang tidak memangkas kewenangan Aceh. Akan tetapi, begitu ketentuan turunannya lahir seperti PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan JPH, terpangkaslah kewenangan Aceh secara pelan dan pasti.

Tgk. Faisal Ali mengatakan kewenangan Aceh tersebut kian tergerus dengan lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal, Aceh memiliki aturan tersendiri terkait hal tersebut yang telah dituangkan dalam Qanun.

“Ditambah lagi Peraturan Kepala BPJPH lahir juga membatalkan logo halal nasional sekaligus Aceh. Seharusnya setiap aturan yang keluar dari pusat, untuk empat provinsi—termasuk Aceh—harus ada perlakuan khusus dan menyesuaikan dengan ketentuan khusus yang sudah berlaku di daerah tersebut,” tutur Lem Faisal.

Pemberlakuan BPJPH tersebut, menurut Tgk. Faisal Ali, telah menyulitkan para pengusaha kelas menengah ke bawah di Aceh dalam mengurus sertifikasi halal. “Kalau pengusaha besar itu tidak masalah, tetapi kalau pengusaha ikan asin mana mungkin mengurus sertifikasi halal hingga ke pusat. Apalagi Aceh memiliki Qanun sendiri untuk sertifikasi halal,” kata ulama yang akrab disapa Lem Faisal.

MPU Aceh berharap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Aceh memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha Aceh terkait sertifikasi halal. Namun, menurut Lem Faisal, BPOM Aceh saat ini tidak dapat berbuat banyak karena diduga sudah ada arahan dari pusat untuk pengurusan sertifikasi halal yang merujuk pada UU JPH tersebut.

“Jadi, sayang pengusaha kita, terutama pengusaha-pengusaha kecil,” ujar Lem Faisal.

Selama ini, MPU Aceh setiap tahunnya telah mengurus 300-an sertifikasi halal di bidang usaha. Dari jumlah tersebut, 280 di antaranya merupakan produk dari pengusaha kecil seperti pengusaha garam dan kue. Sisanya produk dikeluarkan pengusaha kelas menengah ke atas di Aceh.

“Kalau kita tidak membuat sebuah penekanan atau semacam masukan kepada pusat, jadi sayang pengusaha kita di Aceh. Di satu sisi kita ingin mendongkrak usaha masyarakat, tetapi di sisi yang lain mereka kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal,” kata Lem Faisal.

Ketua DPR Aceh Saiful Bahri akrab disapa Pon Yaya mengaku dirinya merupakan pejabat baru yang memangku kepentingan di Aceh. Untuk itu, ia saat ini masih terus memetakan permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi terkait kepentingan Aceh.

Terkait kewenangan Aceh terutama dalam konteks sertifikasi halal, Ketua DPRA menaruh perhatian besar. Dia mengatakan apa yang disampaikan MPU Aceh ini menjadi masukan baginya. “Insya Allah, apa yang telah disampaikan MPU Aceh akan kita sampaikan ke pusat untuk tindak lanjut,” kata Saiful Bahri.

Selain terkait kewenangan halal, MPU Aceh juga memaparkan banyak hal dalam silaturahmi tersebut. Termasuk kondisi dai perbatasan yang masih kurang mendapat perhatian, dan terkait Himne Aceh yang belum dilaksanakan seutuhnya dalam setiap kegiatan-kegiatan resmi di Aceh.[](rilis)

Baca juga: