Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsMUI Segera Keluarkan...

MUI Segera Keluarkan Fatwa untuk Gafatar

Jakarta – Keabsahan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) saat ini masih simpang siur. Di beberapa daerah, Gafatar disebut sebagai organisasi pecahan Al Qiyadah Al Islamiah pimpinan Ahmad Musadeq.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera mengeluarkan fatwa terkait keberadaan Gafatar.

“Kami masih dalam kajian, sebagian daerah sudah mengharamkam, MUI tingkat nasional masih mengkaji,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, KH Cholil Nafis saat berbincang, Selasa (12/1/2016).

Cholil tidak membantah memang di beberapa daerah, Gafatar sangat identik dengan Al Qiyadah Al Islamiah. Namun, pola ajaran di beberapa daerah ternyata berbeda-beda. Hal ini yang membuat MUI harus melakukan penelitian secara komprehensif sebelum mengeluarkan fatwa.

“Ada sebagian di Aceh itu memang jelas pecahannya Al Qiyadah Al Islamiah Ahmad Musadeq. Ada juga pecahan Dien Abraham, ini berbeda-beda. Lintas daerah. Kita sedang runutkan benang merahnya,” jelas Cholil.

“Nanti akan kita rumuskan bentuk fatwanya. Saat ini sedang mengumpulkan data dan observasi lapangan. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh Gafatar adalah pecahan Al Qiyadah Al Islamiah,” tutur Kiai Cholil.

Sementara itu, di website Gafatar, organisasi ini disebut dideklarasikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tahun 2012. Awalnya, organisasi berlambang sinar matahari berwarna oranye ini terdiri dari 14 DPD. Tidak ada update soal jumlah kepengurusan, namun di website lain disebutkan jumlah kepengurusan berkembang hingga 34 DPD.

Dasar pendirian organisasi adalah belum merdekanya Indonesia. Menurut mereka, Indonesia masih dijajah neokolonialis. Di sisi lain, para pejabat serakah dan kerap bertindak amoral. “Kenyataan ini membuat kami terpicu untuk berbuat,” tulis Gafatar sebagaimana dikutip detikcom, Senin (11/1/2016).

Program kerja Gafatar di antaranya ketahanan dan kemandirian pangan. Mereka memajang dokumentasi kegiatan seperti perkemahan, pelatihan kebencanaan, pelatihan untuk remaja, dan lain-lain.

Juga ada beberapa berita terkait Gafatar. Salah satunya soal pernyataan Ketum Gafatar Mahful Tumanurung. “Gafatar Bukan Organisasi Keagamaan,” demikian judul postingan tertanggal 28 Februari 2015 itu.

“Gafatar tidak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan dan politik,” kata Mahful sambil mengimbau anggota agar tidak melacurkan diri dan menggadaikan organisasi untuk kepentingan sesaat.[] Sumber: detik.com

Baca juga: