BANDA ACEH – Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Muslim, mengatakan, maju mundurnya pendidikan di Aceh tergantung pada political will para pengambil kebijakan.
Jika para pengambil kebijakan di Aceh mempunyai niat yang tulus dan serius untuk meningkatkan pendidikan di Aceh, hal itu menurutnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Apalagi dengan dana APBA yang melimpah hingga 12,553 triliun lebih.
“Mestinya (prestasi pendidikan) kita harus masuk 10 besar kalau melihat dari SDM-nya orang Aceh, dari sisi geografisnya juga, juga kalau kita lihat dari sisi uangnya Aceh, karena (APBA) 20% dari APBN ditambah lagi dana otsus (otonomi khusus). Harusnya nggak ada alasan pendidikan kita nggak bagus,” ujar Muslim saat berbincang dengan portalsatu.com di Banda Aceh, Minggu, 7 Agustus 2016.
Muslim mengatakan, ia sering menyampaikan kepada gubernur maupun kepala dinas untuk melihat Aceh secara utuh dengan rasa memiliki, rasa cinta dan keseriusan dalam membenahi sistem pendidikan. Menurutnya, tak bisa dipungkiri masih ada guru-guru yang berkualitas rendah karena kesempatan mengikuti pelatihan terbatas.
“Ini yang harus kita genjot,” kata Muslim.
Di lain sisi katanya, Aceh membutuhkan kepala daerah atau gubernur yang blak-blakan seperti Ahok. Berani membuat fit and proper test untuk calon kepala sekolah. Ketegasan itu menurutnya akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru seperti di Simeulue dan Gayo Lues. “Ini harus ada ketegasan dari pemerintah daerah,” ujarnya lagi.
Muslim juga menyinggung terkait kunjungannya ke Gampong Tampor Paloh di Aceh Timur baru-baru ini yang menurutnya belum 'merdeka', khususnya di bidang pendidikan. Tampor Paloh katanya, hanya menjadi bagian kecil dari belum meratanya sarana pendidikan di Aceh. (Baca: Kunjungi Tampor Paloh di Pedalaman Aceh Timur, Ini Kata Anggota DPR RI)
“Nyatanya masih banyak yang kondisinya lebih memprihatinkan lagi, ini yang kita harap didengar oleh pemerintah daerah, termasuk pusat, artinya daerah yang membutuhkan suatu sarana pendidikan itu jadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak jadi terwujud,” katanya.
Terkait political will ini, Muslim mencontohkan Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk 2013 lalu namun memiliki sistem pendidikan yang bagus. Tingka kejujurannya berada di peringkat ketiga di Indonesia.
“Artinya itu betul-betul gubernurnya turun langsung, mengecek ke sekolah, kepala sekolahnya dites, bahkan di Tarakan itu ada yang sekolahnya pakai lift. Persoalannya ada di political will-nya gubernur, bupati, wali kota. Gimana daerah mau maju kalau SDM-nya rendah, saya tidak mau menyalahkan, bagi saya ayo sama-sama kita benahi pendidikan di Aceh agar melahirkan SDM andal, karena mereka calon pemimpin Aceh ke depan,” katanya.[](ihn)