Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNama Muzakir Manaf...

Nama Muzakir Manaf dan Zaini Abdullah Tidak Tertera di Daftar LHKPN KPK?

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah di Aceh melalui situs kpk.go.id. Dalam daftar tersebut, setidaknya terdapat 10 nama calon gubernur dan wakil gubernur yang telah melaporkan LHKPN-nya dan baru dua yang diproses.

Adapun dua nama bakal cagub-cawagub Aceh yang telah tercatat jumlah kekayaannya di KPK yaitu Nasaruddin dan Tarmizi A Karim.

Nasaruddin melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, baik berupa benda dan non benda senilai Rp3.049.964.038,- pada 22 Agustus 2016. Sementara Tarmizi melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya sejumlah Rp5.938.282.990,- pada 14 September 2016.

Untuk cagub-cawagub lainnya seperti Irwandi Yusuf, Abdullah Puteh, Zakaria Saman, Nova Iriansyah, Sayed Mustafa Usab, TA Khalid, T. Machsalmina Ali, dan Teuku Alaidinsyah dalam status proses. Di daftar tersebut, KPK tidak mencantumkan nama dua bakal calon gubernur petahana: Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. 

Dalam keterangannya, KPK menyebutkan daftar nama tersebut merupakan informasi publik hanya mengenai nama-nama bakal calon peserta Pilkada yang menuliskan keterangan jabatan sebagai Cagub/Cawagub pada formulir LHKPN. Mereka juga telah diberikan tanda terima LHKPN oleh KPK untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah secara serentak tahun 2017.

Dalam situs tersebut, KPK juga menerangkan bahwa nama tersebut tidak dapat dipergunakan oleh pasangan bakal calon atau pihak lain, sebagai tanda terima LHKPN. KPK juga menyarankan agar bakal calon kepala daerah yang tidak menemukan namanya dalam daftar, agar menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di nomor yang tercantum dalam situs resmi informasi tersebut.

Hingga sekarang, portalsatu.com masih mencoba mengonfirmasi tim pemenangan Muzakir Manaf dan Zaini Abdullah untuk menanyakan hal ini.[]

Baca juga: