BerandaNewsOmbudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik

Ombudsman: APBA Mesin Pelayanan Publik

Populer

BANDA ACEH –  “Saya mengibaratkan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat.” Demikian disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, saat menggelar jumpa pers di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat, 5 Januari 2017.

Melalui awak media, Taqwaddin turut mendorong kedua belah pihak untuk segera menggelar rapat bersama percepatan pengesahaan APBA 2018. Dia juga mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menemukan solusi yang arif dan win win solution.

“Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, keterlambatan APBA yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir sungguh memalukan. Menurutnya keterlambatan ini turut memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini.

“Karenanya, duduk bersama DPRA dan TAPA harus segera dilakukan. Tidak perlu saling arogan dan menyindir. Malah menurut saya, jika cepat duduk bersama digelar rapat maka lebih cepat diketahui masalah yang menghambat untuk dipikirkan solusi bersama mengatasi masalah tersebut,” katanya.

Selain itu, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang belum menemukan titik temu dengan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah juga bisa disesuaikan. Demikian juga dengan berbagai program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses. Menurut Taqwaddin, hal ini juga perlu dipertimbangkan bersama oleh Anggota DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Menurutnya jika kedua belah pihak telah duduk bersama, tentu akan lebih mudah memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai urusan pemerintahan. Ini termasuk yang mana menjadi urusan mutlak pusat, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum lainnya.

“Artinya, sekalipun program usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat, tetapi harus disesuaikan dengan urusan dan kewenangan Aceh serta harus pula mempertimbangkan skala prioritas yang mempercepat perlindungan, kesejahteraan, dan pencerdasan masyarakat Aceh. Hal ini penting diutamakan karena memang tujuan utama pemerintahan yang ditegaskan dalam konstitusi,” kata Taqwaddin lagi.

Ombudsman memandang strategis pelaksanaan fungsi budgeting DPRA dan TAPA dalam pengesahan APBA. “Oleh karena itu, Ombudsman Aceh menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera membahas dan mengesahkan APBA demi kemaslahatan pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh, pungkas Dr Taqwaddin,” katanya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya