Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaOmbudsman Soroti Bidang...

Ombudsman Soroti Bidang Kemetrologian di Aceh

BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengundang Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Aceh serta perwakilan dari kabupaten/kota yaitu Disperindagkop Banda Aceh, Aceh Barat, dan Aceh Timur ke Kantor Ombudsman Aceh untuk melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait peralihan urusan dan kewenangan di Bidang Kemetrologian yaitu terkait tera, tera ulang, dan pengawasan alat timbang, di Kantor Ombudsman setempat, Banda Aceh, Senin 13 Agustus 2018, lalu.

Ombudsman menyoroti peralihan urusan dan kewenangan di Bidang Kemetrologian tersebut.

Hal itu dilakukan demi menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu bunyinya yaitu bidang kemetrologian menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, mengatakan, kewenangan tera, tera ulang, dan pengawasan alat timbang kini sudah beralih ke kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang. Namun, sampai saat ini implementasinya belum berjalan.

“Dari rakor tersebut disepakati bahwa Pemerintah Aceh segera menyerahkan tugas bidang kemetrologian tera, tera ulang, dan pengawasan alat timbang ke pemerintah kabupaten/kota,” kata Taqwaddin, dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Kamis, 16 Agustus 2018.

Selain itu, juga disepakati  tiga daerah sebagai Koordinator Regional yaitu  Pemko Banda Aceh, Pemkab Aceh Timur, dan Pemkab Aceh Barat. Karena, menurut Taqwaddin, ketiga daerah ini sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kemetrologian. 

Ombudsman Aceh juga menemukan banyak timbangan yang tidak ditera atau ditera ulang di pasar-pasar di seluruh Aceh. Kata Taqwaddin, ini terjadi karena lemahnya pengawasan di pemerintah kabupaten/kota.

“Maka ini kewajiban kami mesti dilaksanakan dalam rangka menjamin kepastian hak bagi pembeli dalam setiap transaksi dagang,” ujar Taqwaddin, yang juga dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

Untuk itu, Taqwaddin, berharap proses peralihan kewenangan tersebut dapat berjalan cepat, tepat, dan implementatif. Hal ini penting agar adanya perlindungan publik selaku konsumen yang mengharapkan agar timbangan atau alat ukur sesuai standar supaya masyarakat tidak dirugikan.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Aceh Timur, Iskandar, S.H., M.H., menyebutkan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi kepada Ombudsman Aceh yang telah memprakarsai rakor tersebut.

“Kami memang sudah lama menunggu adanya rapat seperti ini, supaya jelas masalah tera dan pengawasannya. Karena selama ini banyak kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang melakukan tera ulang ke Medan,” ungkapnya.

Itu karena, lanjut Iskandar, dari Pemerintah Aceh belum melimpahkan tugas dan wewenang itu untuk keseluruhannya kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana perintah Undang-Undang.[]

Baca juga: