LHOKSUKON – Panglima Laot Seunuddon, Aceh Utara, Amir Yusuf, menilai usulan pengadaan pesawat patroli laut dalam Rancangan KUA PPAS APBA tahun 2018 merupakan kepentingan “orang yang tinggi-tinggi (penguasa)”. Dia menyebutkan, panglima laot kecamatan membutuhkan boat patroli untuk melakukan pengawasan terhadap kapal pukat harimau atau trawl, tapi tidak mendapat perhatian pemerintah.
“Jika memang Gubernur Aceh ada rencana mau beli pesawat patroli laut dengan APBA murni 2018, tentunya itu tidak ada masalah dengan kami para panglima laot. Kan itu kepentingan orang yang tinggi-tinggi, kalau kita di bawah ini tidak terkait dengan persoalan tersebut,” ujar Amir Yusuf kepada portalsatu.com/ via telepon seluler, Sabtu, 10 Februari 2018.
Amir Yusuf menyebutkan, jangankan berpikir tentang pesawat patroli, saat ini panglima laot bahkan belum mempunyai kendaraan, yaitu kapal atau boat.
“Salah satu hal yang paling meresahkan nelayan tradisional di (Kecamatan) Seunuddon dan (Kabupaten) Aceh Utara umumnya itu masalah pukat harimau (trawl). Itu sangat menyusahkan masyarakat. Persoalan nelayan tradisional yang ada di pesisir Aceh Utara sebenarnya lebih membutuhkan boat untuk para panglima laot di setiap kecamatan, guna pengawasan dan melakukan patroli pukat trawl di perairan. Tapi nyatanya itu tidak diperhatikan pemerintah, bahkan masyarakat tidak tahu harus mengadu nasib ke mana,” kata Amir Yusuf.
Pada dasarnya, kata Amir Yusuf, yang dibutuhkan nelayan tradisional itu tidaklah membutuhkan anggaran terlalu besar. “Saat ini yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga adalah bantuan jaring, mesin boat dan beberapa lainnya. Itu saja yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Amir Yusuf.[]
Baca juga:
MaTA: Proyek Pesawat Keinginan Penguasa, Bukan Kebutuhan Rakyat Aceh
Ini Kata Jubir Pemerintah Aceh Soal Usulan Pengadaan Pesawat dalam KUA PPAS 2018
