Minggu, Juni 23, 2024

Jelang Pilkada Subulussalam, Fajri...

SUBULUSSALAM - Komunikasi elit partai politik jelang Pilkada Subulussalam mulai terlihat intens. Terbaru,...

Jemaah Haji Aceh Dipulangkan...

BANDA ACEH – Jemaah Haji Debarkasi Aceh (BTJ) akan dipulangkan dari Arab Saudi...

Kapolsek Baru Bongkar Sabu...

LHOKSEUMAWE - Kapolsek Dewantara Ipda Fadhulillah bersama anggotanya berhasil menangkap pemuda berinisial MM...

Pilkada Subulussalam: Resmi Daftar...

SUBULUSSALAM - Bakal Calon Wali Kota Subulussalam, Fajri Munthe menyerahkan berkas pendaftaran sebagai...
BerandaBerita LhokseumawePanwaslih Lhokseumawe Gelar...

Panwaslih Lhokseumawe Gelar Rakor Diikuti Jurnalis, Ini Dibahas

LHOKSEUMAWE – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Evaluasi Hasil Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan. Rakor berlangsung di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe, Kamis, 10 Agustus 2023, itu dipimpin Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen, didampingi Anggota Panwaslih, Sofhia Annisa.

Kegiatan itu diikuti sejumlah jurnalis di Lhokseumawe. Tampil sebagai pemateri, Muhammad Nasier (wartawan senior), yang memaparkan teknik peliputan terkait Pemilu, dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen, mengatakan KPU/KIP akan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2024 pada 19 Agustus 2023. Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua insan pers secara bersama-sama dengan Panwaslih untuk melakukan upaya pencegahan jangan sampai munculnya pelanggaran administrasi di dalam rancangan DCS yang akan dikeluarkan KIP.

“Kita juga melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan pers. Tanpa pers saya pikir pemilu ini akan hambar rasanya, karena peran jurnalis sangat penting dan bisa melihat apapun kejadian di tengah masyarakat terkait potensi-potensi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi,” kata Teuku Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, dalam tiga hari setelah penetapan DCS, bagi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke Bawaslu/Panwaslih baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat untuk diselesaikan sengketa tersebut.

“Ada beberapa kriteria bisa terjadi (potensi pelanggaran) dari DCS tersebut. Misalnya, ada orang (bacaleg) pernah tersandung kasus tertentu hingga ditahan atau perbuatan tindak pidana berulang dan kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai DCS, maka itu menjadi objek yang bisa disengketakan. Selain itu, apabila ada seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara di atas lima tahun, berdasarkan Peraturan KPU bahwa ia harus berhenti terlebih dahulu selama lima tahun, baru kemudian bisa mencalonkan diri (sebagai caleg),” ujar Zulkarnaen.

Zulkarnaen menyebut masa jabatan pihaknya sebagai anggota Panwaslih Lhokseumawe 2017-2023 akan berakhir pada pertengahan bulan ini.

“Tepatnya pada 15 Agustus 2023, saya bersama Ibu Sofhia Annisa akan mengakhiri masa jabatan sebagai anggota Panwaslih. Mohon maaf kepada semua pihak apabila ada kekeliruan selama ini dari kami. Terima kasih atas hubungan baik yang terjalin selama ini bersama teman-teman jurnalis dan stakeholder lainnya,” ucapnya.[]

Baca juga: